JAKARTA, POSBEKASI.com – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan optimalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh program prioritas berjalan disiplin serta bebas dari penyimpangan yang tidak sesuai dengan amanat pemerintah.
“Setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan,” tegas Presiden Prabowo dalam arahannya.
Terkait Program MBG, Presiden secara khusus menyoroti adanya laporan mengenai praktik penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum sesuai ketentuan. Evaluasi ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas operasional di lapangan agar tujuan utama program dalam pemenuhan gizi masyarakat dapat tercapai dengan baik.
“Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk merespons berbagai laporan yang masuk terkait praktik penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak sesuai ketentuan,” perintah Presiden.
Sementara itu, dalam pembahasan mengenai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Presiden menekankan perlunya peningkatan kualitas layanan agar koperasi dapat bertransformasi menjadi penggerak ekonomi utama di tingkat desa. Fokus utama diletakkan pada kemampuan koperasi dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan secara konkret.
“Fokus pada peningkatan pelayanan koperasi sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi desa/kelurahan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujar Presiden Prabowo kepada Menteri Koordinator bidang Pangan dan tim terkait.
Di akhir rapat, Presiden memberikan peringatan keras agar tidak ada pihak yang mencoba memanfaatkan program negara untuk kepentingan pribadi di luar amanat pemerintah. Seluruh pihak yang terlibat diminta menjalankan tanggung jawab secara transparan dan berintegritas tinggi.
“Tidak boleh ada pelaksanaan yang melenceng dari tujuan maupun pihak-pihak yang memanfaatkan program untuk kepentingan di luar amanat pemerintah,” tegas Presiden di akhir rapat. [met]