posBEKASI.com | BANDUNG – Gubernur Jabar Dedi Mulyadi selaku pemegang saham pengendali (PSP) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau Bank BB pimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2024, di Menara Bank BJB, Bandung, Rabu, 16 April 2025.
Dalam RUPST itu, memilih Dewan Komisaris, yakni Komisaris Utama Independen: Mardigu Wowiek Prasantyo, dan masing-masing Komisaris yakni, Herman Suryatman, Rudie Kusmadyadi, dan Tomsi Tohir.
Sedangkan Komisaris Independen ditempati Helmy Yahya, dan Novian Heroowijanto.
Sedangkan untuk Direksi, Yusuf Saadudin ditunjuk sebagai Direktur Utama Bank BJB yang sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Dirut BJB.
Direktur Kepatuhan dijabat Joko Hartono Kalisman, Direktur Korporasi dan UMKM ditempati Mulyana, Direktur Konsumer dan Ritel dijabat Nunung Suhartini, Direktur Operasional dan Teknologi Informasi dijabat Ayi Subarna, dan Direktur Keuangan dipercayakan pada Hana Dartiwan.
Tutup Cabang Tak Produktif
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta jajaran Direksi untuk berani mengambil langkah menutup kantor cabang yang dinilai tidak produktif. Bahkan pengurangan jumlah pegawai pun harus dilakukan Direksi Bank BJB sebagai upaya efisiensi anggaran yang digunakan.
Menurut Dedi, Bank BJB merupakan BUMD yang berbisnis sehingga harus mengedepankan layanan serta keuntungan bagi pemilik saham. Dedi tak ingin biaya operasional pegawai justru lebih besar dibandingkan kepentingan layanan bagi nasabah atau masyarakat.
“Kantor cabang yang tidak lagi efektif harus ditutup. Karena kita ngomong bisnis bukan ngomong politik. Ya itu yang mutusin Dirut. Pegawainya harus sesuai dengan tingkat kebutuhan pasarnya. Jadi tidak boleh jumlah biaya operasional gaji pegawai melebihi kepentingan layanan itu sendiri,” kata Dedi di Kantor Utama Bank BJB, Kota Bandung, Rabu, 16 April 2025.
Dedi tak ingin ada penumpukkan pegawai terutama di kantor cabang yang tidak memiliki kontribusi. Hal itu diakui Dedi, yang terjadi selama ini dan menjadi beban operasional Bank BJB setiap bulannya.
“Sehingga Bank Jabar bukan bank titipan, setiap orang dititipin di sini untuk kerja. Itu harus enggak ada,” jelas Dedi.
Sementara Direktur Utama Bank BJB, Yusuf Saadudin mengaku, siap untuk menjalankan instruksi dari Dedi Mulyadi tersebut. Bank BJB pun akan melakukan pendataan dan analisa terkait kontribusi kantor cabang sebelum memutuskan penutupan.
“Tinggal kita laksanakan saja. Tinggal kita laksanakan saja. Ya. Iya, siap. Ya, dengan terlebih dahulu di analisa mana yang memang itu merugikan atau keuntungannya kecil,” kata Yusuf.
Namun diakui Yusuf, terdapat dua metode nantinya yang akan diputuskan nasib Kantor Cabang Bank BJB. Berdasarkan data dari laman resmi Bank BJB, saat ini memiliki jumlah jaringan kantor yaitu 1 Kantor Pusat, 5 Kantor Wilayah, 64 Kantor Cabang, 797Kantor Cabang Pembantu (KCP), 1.754 ATM Bank bjb, 200 Cash Recycle Machine (CRM), 6 Sentra UMKM, 17 Layanan bjb Prioritas dan 10 Layanan Weekend Banking.
“Nanti bisa ditutup atau diturunkan kelasnya,” ungkap Yusuf. [mtv/amh]