posBEKASI.com | JAKARTA – Indonesia mendorong ASEAN Political Security Community (APSC) agar mampu merespon tantangan di kawasan, khususnya perdagangan orang berbasis online scam. Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menangani 2.700 lebih tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan penipuan online.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno L Marsudi saat membuka pertemuan ke-27 Dewan ASEAN Political Security Community (APSC) di Jakarta, Senin (4/9/2023). Laporan Interpol juga menyatakan bahwa total kerugian dari kejahatan siber meningkat 15% tiap tahunnya hingga 2025.
“ASEAN harus mengedepankan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap kejahatan perdagangan orang, termasuk dengan menyelesaikan Perjanjian Ekstradisi ASEAN yang sudah lama tertunda,” ujar Menlu Retno di Jakarta, Senin (4/9/2023).
Menlu Retno juga diminta untuk mendorong kemajuan HAM di kawasan. ASEAN diharapkan terus mengikuti perkembangan tantangan yang ada agar dapat melindungi HAM lebih baik, termasuk melalui dialog inklusif.
“Inilah alasan Indonesia mengupayakan ASEAN Leaders’ Declaration on ASEAN Human Rights Dialogue,” ucap Retno.
Diketahui, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah 5th ASEAN Human Rights Dialogue pada tahun ini. Terakhir, Indonesia berharap negara anggota ASEAN dapat meningkatkan kerja sama maritim.
Dikatakan, kawasan Indo-Pasifik memiliki potensi strategis, namun kepentingan negara-negara besar dapat membahayakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Ke depannya, ia berharap, ASEAN bisa lebih konsisten menerapkan hukum internasional dan perjanjian regional sebagai upaya pembentukan arsitektur regional.
“Mekanisme ini diharap dapat mengubah paradigma persaingan menjadi paradigma kolaborasi,” kata Retno.
Dalam pertemuan, negara-negara anggota ASEAN menyampaikan apresiasi terhadap implementasi APSC Blueprint 2016-2025 yang telah mencapai 99%. Mereka juga menekankan pentingnya penandatanganan Traktat Kawasan Bebas Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) oleh negara nuklir.
Serta penanggulangan perdagangan manusia dan kejahatan transnasional lainnya, serta penghormatan HAM. [rri/ant]