POSBEKASI.com | BANDUNG – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, H.Syahrir, SE, M.Ipol, berharap tahun 2023 Jawa Barat mempertahankan zero desa katagori tertinggal. Tahun 2021 masih ada 18 desa tertinggal di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Karawang, Tasikmalaya, dan Cianjur terus menurun.
“Tahun 2018, di Jawa Barat terdapat 929 desa katagori tertinggal. Jumlah ini terus menurun hingga ahir tahun 2021 tersisa 18 desa tertinggal yang terdapat di Kabupaten Karawang, Cianjur dan Tasikmalaya. Pada semester dua tahun 2022 Jabar telah menuntaskan 18 desa tertinggal itu,” ungkap Syahrir dalam keterangan, Sabtu 24 Desember 2022.
Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat pada September 2022, mengklaim berhasil mengentaskan persoalan desa tertinggal.
Anggota Fraksi Gerinda Persatuan ini mengungkapkan sejak awal mendorong target Pemerintah Provinsi untuk pengentasan desa tertinggal bisa tuntas.
“Sejal awal kita dorong Pemprov Jabar tuntaskan semua desa dengan kategori desa. Tahun 2022 zero desa tertinggal kita harapkan dapat dipertahankan tahun 2023 dan seterusnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut politisi Gerinda ini menyatakan, penurunan juga terjadi untuk status desa berkembang naik menjadi desa maju dan mandiri.
“Desa berstatus berkembang juga menurun, karena naik statusnya menjadi desa maju dan desa mandiri. Saat ini terdapat 3.656 desa berkembang, 1.232 desa maju, dan 98 desa mandiri di Jawa Barat. Patut diapresiasi kerja bersama Pemprov Jabar bersama semua stakeholders,” terang Syahrir.
Syahrir menyatakan, terus berkurangnya jumlah desa tertinggal dari tahun ke tahun, merupakan bukti baiknya Indeks Desa Membangun (IDM) di Jawa Barat.
“Ini terlihat dari perbaikan pada aspek ekonomi, infrastruktur, dan sosial, yang merupakan hal penting untuk perbaikan status desa,” jelasnya.
Menurut Syahrir, meski desa-desa di Jawa Barat terus mengalami peningkatan, laju pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya belum merata.
“Faktor-faktor penyebab ketertinggalan desa di Provinsi Jawa Barat terdiri dari kondisi geografi (letak/jarak, aksesibilitas, dan bencana alam), kualitas sumber daya manusia, dan kegiatan perekonomian,” terangnya.
Dikatakan Syahrir, Pemprov Jawa Barat sebaiknya secara rutin melakukan penelitian untuk menganalisis tingkat perkembangan wilayah, ketimpangan pembangunan desa, faktor-faktor penyebab ketertinggalan desa, dan memberi arahan pengembangan desa tertinggal yang disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya.
“Penelitian ini dapat menggunakan populasi seluruh desa di Provinsi Jawa Barat untuk menganalisis tingkat perkembangan wilayah dan ketimpangan pembangunan, sedangkan untuk menganalisis faktor penyebab ketertinggalan desa menggunakan sampel desa tertinggal dengan teknik sampel purposive,” papar Syahrir.
Lebih lanjut Syahrir merekomendasikan desa-desa di Jawa Barat perlu mengikuti dinamika perubahan teknologi dan informasi berbasis digital, secara khusus terkait peningkatan kualitas inovasi pembangunan desa digital tersebut.
“Perancangan dashboard information system menjadi elemen yang paling strategis karena akan membantu perangkat desa dalam mengambil keputusan dan mengkaji historis data desa. Media komunikasi berbasis mobile aplication layak dipertimbangan dalam pengembangan aplikasi e-Government,” kata Ketua Umum Pemuda Tani Indonesia Provinsi Jawa Barat ini.
Karenanya, diperlukan kajian feasibility lebih lanjut untuk menguji kelayakan pengembangan Teknologi Informasi dalam usulan modet e-Government yang telah dihasilkan.
“Selain itu perlu dirancang mekanisme sistem audit guna memastikan model ini berjalan sesuai yang diharapkan oleh semua stakeholders,” pungkas Syahrir. Adikarya Parlemen