Bekasi Online

Pelonggaran Sektor Pariwisata Wajib Dievaluasi Secara Berkala

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari.[Posbekasi.com/Dok.IST]

POSBEKASI.COM | BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya menggeliatkan ekonomi dari sektor pariwisata, dengan tetap menerapkan secara ketat protokol kesehatan Covid-19.

Menyikapi itu, Wakil Ketua DPRD Jabar Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos. M.M., meminta Pemprov Jabar  untuk tetap mengantisipasi dampak dari peningkatan kunjungan ke tempat pariwisata, meski saat ini ada pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat untuk mengendalikan penularan Covid-19.

“Tidak semua tempat wisata sudah mensosialisasikan dan menerapkan aplikasi PeduliLindungi. Pemerintah melalui Dinas Pariwisata harus terus menyosialisasikan kepada pihak pengelola wisata, tindakan proaktif ini penting untuk terus mengingatkan pengunjung agar menerapkan protokol kesehatan,” kata Ineu dikutip dari keterangannya, Kamis 14 Oktober 2021.

Legislator PDI Perjuangan ini menyarankan pemerintah untuk tidak tergesa-gesa memberikan pelonggaran aktivitas di sektor pariwisata. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru dengan munculnya klaster baru Covid-19.

“Meskipun saat ini, upaya evaluasi terus dilakukan, Disparbud masih terus melihat perkembangannya. Evaluasi berkala harus dilakukan. Jangan sampai ada pelonggaran yang kembali menimbulkan masalah, yakni penularan Covid-19,” katanya.

Ineu menyatakan semua elemen masyarakat harus ikut bertanggungjawab dalam menjaga kondusifitas penyebaran Covid-19.

Hal ini sambungnya, bisa dilakukan dengan tetap konsisten dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. “Prokes tetap menjadi hal utama yang harus dilakukan,” tambahnya.

Ineu menyebutkan, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan untuk dilakukan pelonggaran secara bertahap. Anjuran tersebut, sebaiknya ditindaklanjuti dengan membuat persiapan terlebih dahulu, mulai dari tingkat terbawah sehingga dapat meminimalisir penularan Covid-19.

“Jadi, ketika sektor pariwisata kembali beroperasi, setidaknya kedisiplinan prokes sudah bisa dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata maupun oleh wisatawan,” lanjutnya.

Keberhasilan PPKM Berlevel dengan indikasi penurunan kasus pemaparan pasien Covid-19 harus tetap dijaga. Jangan sampai ketika menunjukan trend positif, kemudian dilakukan pelonggaran, kasusnya meningkat lagi.

“Harus dipertimbangkan beberapa aspeknya, dalam memberikan kelonggaran aktivitas pariwisata. Jika sudah terjadi penurunan kasus Covid-19, harus terus dijaga agar kasusnya terus menurun,” ujarnya.[POB]

BEKASI TOP