Bekasi Online

Raker Komisi V DPRD Jabar dengan Mitra Kerja Bahas Evaluasi TA 2020

Rapat kerja Komisi V DPRD dengan mitra kerja terkait pembahasan evaluasi TA 2020, berlangsung di Ruang Rapat RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Senin (31/8/2020).[POSBEKASI.COM/IST]
POSBEKASI.COM | CISARUA – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan rapat kerja dengan mitra kerja terkait pembahasan evaluasi TA 2020, berlangsung di Ruang Rapat RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Senin (31/8/2020).

Hadir mitra kerja Komisi V DPRD Jabar mengikuti rapat kerja yakni, Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, Dinas Sosial Provinsi Jabar, RS Jiwa (RSJ) Provinsi Jabar, RSUD Jampang Kulon, RSUD Pameungpeuk, dan RS Kesehatan Kerja Jawa Barat.

Pada kesempatan tersebut mitra kerja Komisi V DPRD Jabar, menyampaikan paparan evaluasi TA 2020 dan rencana pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.

Direktur RSJ Jabar memaparkan evaluasi anggaran TA 2020 dan capaian kinerja RSJ Jawa Barat. Selain itu juga menyampaikan aspirasi terkait masih minimnya bantuan untuk pasien Napza.

Dari aspek pengelolaan biaya bantuan BPJS dan perlu adanya perhatian pemerintah yang lebih, sehingga RSJ Jabar bisa mengelola pasien Napza dengan baik.

Direktur RSJ Jabar juga menyampaikan terapi atau rehabilitasi bagi pasien Napza idealnya dua tahun. Akan tetapi dengan dana yang terbatas, RSJ Jabar hanya memfasilitasi tiga bulan rehabilitasi dikarenakan biaya yang mahal.

Selain itu, Direktur RSJ Jabar memaparkan rencana pembangunan RSJ Provinsi yang didalamnya terdapat banyak perencanaan pembangunan seperti rumah untuk rehabilitasi, ruangan untuk lansia, serta masih banyak lagi sarana prasarana yang direncanakan.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Jabar menyampaikan aspirasi bahwa pada saat ini Jawa Barat darurat penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Berdasarkan hasil evaluasi Panti ODGJ ini harus hadir di Jawa Barat. Perlu diketahui, selama ini Dinsos bekerjasama dengan LKS ODGJ Swasta, yang selama ini mempunyai beberapa kendala salah satu contohnya dari segi SDM yang sangat memprihatinkan dan honorarium pekerja LKS ODGJ yang butuh perhatian lebih dari Pemerintah.

Kepala Dinas Sosial Jabar juga mengatakan sebelum panti ODGJ ini terwujud harus adanya kolaborasi dan sinergi antara Dinsos dan Dinkes agar panti ODGJ ini terwujud sesuai yang diharapkan serta ODGJ mendapat pengawalan dari Pemerintah.

Dari rapat kerja tersebut, anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Ade Kaca menyampaikan beberapa point kesimpulan hasil rapat yakni:

1. Komisi V akan membuat nota yang di tujukan kepada Badan Anggaran DPRD Jabar untuk membackup dan menerbitkan anggaran yang dianggap urgent.

2. Kepada Dinas Kesehatan diharapkan ada kerjasama dengan seluruh panti yang ada di Jawa Barat, serta berharap Rumah Sakit milik Pemprov Jabar ini memiliki kualitas pelayanan lebih baik dari RS milik Kota Kabupaten.

3. Serta wujud konkrit dari keberlangsungan RS milik Pemprov Jabar harus adanya keberpihakan anggaran baik dari BLUD atau APBD untuk mengimplementasikan porsi anggaran yang berpihak kepada tenaga medis.[POB]

BEKASI TOP