Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Rozak Muslim menyebutkan Komisi I DPRD Jabar meminta dan mendorong Pemprov Jabar untuk mengambil langkah kongkrit untuk menyelesaikan masalah aset tersebut.
Hal paling mendasar aset tersebut banyak yang sudah dikuasai masyarakat secara umum, bahkan sudah tersertifikasi. “Kalau dibiarkan, khususnya aset di Jalan Ampera ini dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan dikemudian hari,” ujar Abdul Rozak di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Jalan Ampera, Kota Cirebon, Kamis (13/2/2020).
Dia menyebutkan, ada sekitar 100an lebih aset di Jabar yang diklaim masyarakat umum. Di antaranya dimanfaatkan Pemkot Cirebon yang sudah bersertifikat dan kelengkapan administrasi pelimpahan ke Pemkot Cirebon.
“Dari informasi yang berkembang, pada dasarnya masyarakat juga khawatir dan menyadari akan status tanah lantaran bukan miliknya tersebut meskipun sudah bersertifikat,” kata politisi dari Golkar tersebut.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Abdul Syukur menyebutkan Kantor Dinas Lingkungan Hidup tersebut merupakan bagian dari pelimpahan aset yang dimiliki Pemprov Jabar.
Jelasnya, hak pakai dan sudah bersertifikat untuk digunakan oleh DLH. Ada empat bidang aset yang sudah dilimpahkan ke Pemkot Cirebon. “Kantor DLH ini pun sudah dilimpahkan menjadi aset milik Pemkot Cirebon,” ujarnya.
Dia berharap, persoalan aset tersebut dapat segera diselesaikan dan tertib secara administrasi. Pasalnya, meskipun sudah menjadi aset milik Pemkot Cirebon, kendalanya dari masyarakat sekitar yang hingga kini masih ada yang mempermasalahkan.
“Statusnya sudah milik pemkot, tetapi masyarakat sekitar masih ada yang mempermasalahkan. Sehingga sedikit mengganggu juga,” tandasnya.[POB]