POSBEKASI.COM | BEKASI – Ketua Umum DPW PKS Jawa Barat, Ahmad Syaikhu akan memerintahkan DPD PKS dan Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi mengambil sikap dan positioning tegas atas kisruhnya Kartu Sehat (KS) Bekasi.
Ahmad Syaikhu menilai di tengah kekisruhan KS hingga aksi demo justru melimpahkan kesalahan pada Fraksi PKS di DPRD Kota Bekasi.
“Dengan adanya demo dari berbagai pihak, termasuk para TKK, yang menimpakan kesalahan kekisruhan KS ini pada kader PKS yang tengah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi, menurut saya ini adalah salah alamat. Kisruh sebenarnya adalah masalah kesesuaian aturan yang belum sinkron antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,” kata Ahmad Syaikhu yang merupakan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2013-2018 dalam tulisannya berjudul “Dilema Kartu Sehat” seperti diwartakan Posbekasi.com, Jumat (13/12/2019) pagi.
“Jika PKS terus disalahkan dan dikambinghitamkan, maka saya sebagai Ketua Umum DPW PKS Jawa Barat akan memerintahkan kepada DPD PKS Kota Bekasi dan Fraksi PKS Kota Bekasi untuk mengambil sikap dan positioning yang tegas dalam kisruh KS ini,” ucap anggota DPR RI itu.
Tak Kaget
Sementara, Calon Wali Kota Bekasi pada Pilkada Kota Bekasi 2018 lalu, Nur Supriyanto jauh sebelumnya telah menduga akan terjadi kekisruhan soal Kartu Sehat (KS) Bekasi berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan).
Bahkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyatakan tidak kaget kalau akhirnya KS yang merupakan program Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terhenti pada awal Januari 2020 mendatang.
Dicabutnya KS ini dinilai Nur Supriyanto adanya aturan yang ditabrak Pemkot Bekasi.
“Saya tidak kaget mendengar Wali Kota mencabut program KS, karena saya yakin beliau juga tahu, kalau program itu salah aturan,” kata anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Kota Bekasi dan Kota Depok dalam pesan digitalnya di terima Posbekasi.com, Jumat (13/12/2019).
Tak Jelas
Sedangkan Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman Juwono Putro menolak bertemu massa berunjuk rasa di gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (12/12/2019).
Alasan Chairoman tak menerima puluhan warga yang mengatasnamakan Harimau Patriot dinilainya salah alamat.
“Dari mana itu mereka? Siapa yang menggerakkan mereka itu? Demonya nga jelas. Tujuan orasinya juga tidak jelas. Masa disuruh menulis apa keinginan pengunjuk rasa, tidak mau?. Saya sudah katakan, anda mewakili siapa, anda mau minta apa, ayo tulis dan tanda tangan, tidak mau. Sikap DPRD mendorong integrasi KS-NIK ke dalam BPJS Kesehatan sudah diparipurnakan. Ada dasar hukumnya. Kalau mau, tanya lah sana ke Mendagri, ke Gubernur,” kata Chairoman.
Chairoman menilai aksi tersebut bermuatan politis karena mendesaknya mundur dari Ketua DPRD Kota Bekasi tanpa alasan yang jelas.
Para pengunjuk rasa memprotes DPRD Kota Bekasi dianggap tak berpihak pada program KS.
Tuntutan yang disampaikan massa aksi itu mendesak Ketua DPRD mundur dan meminta maaf pada warga Kota Bekasi. Massa juga mengecam anggota DPRD yang tidak memperdulikan kesehatan warga.[SFN/POB]