Kasus Suap Garuda, KPK Tahan Emirsyah Satar

Mantan Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengenakan rompi tahanan KPK saat hendak dibawa ke Rutan KPK, Rabu (7/8/2019).[IST]

POSBEKASI.COM | JAKARTA – Setelah melakukan penyidikan selama kurang lebih dua tahun, KPK menemukan fakta-fakta baru yang membuat skala penanganan perkara di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ini menjadi jauh lebih besar dari konstruksi awal.

KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk kemudian menetapkan tiga orang tersangka dalam dua perkara berbeda. KPK menetapkan ESA, Direktur Utama Garuda Indonesia periode 2005 – 2014, dan SS (Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd.) sebagai tersangka untuk perkara Tindak Pidana Pencucian Uang. KPK juga menetapkan Hadinoto Soedigno (HDS)  Direktur Teknik Garuda Indonesia 2007-2012, sebagai tersangka untuk TPK Suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Berdasarkan penyelidikan yang panjang itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar (ESA) dan pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA) sekaligus Beneficial Owner Connaught International Pte ltd Soetikno Soedarjo (SS), terhitung sejak Rabu (7/8.2019).

“Tersangka ESA dan SS diduga melanggar pasal 3 atau pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati Iskak di Gedung KPK Jakarta, Rabu (7/8/2019).

KPK juga menetapkan HDS sebagai tersangka untuk TPK Suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce P.L.C pada PT Garuda Indonesia. HDS diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“SS melakukan pemberian kepada ESA dan HDS dalam bentuk uang maupun barang maupun uang yang tersebar di Singapura dan Indonesia,” kata Yuyuk.

Dalam pengembangan kasus ini, diduga ada keterlibatan beberapa pabrikan asing yang perusahaan induknya ada di negara yang berbeda-beda, untuk itu KPK membuka peluang kerja sama dengan otoritas penegak hukum dari negara-negara tersebut terkait dengan penanganan perkara ini.

“Untuk kepentingan penyidikan, selanjutnya ESA dan SS ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK,” ujarnya.[POB]

Pin It

Comments are closed.