Anggota DPRD Bekasi Diduga Liburan ke Luar Negeri Pakai Uang Meikarta

Pembangunan Meikarta.[IST]

POSBEKASI.COM | JAKARTA – Penyidik KPK memeriksa anggota DPRD Kebupaten Bekasi yang juga Ketua Pansus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Taih Minarno. Pemeriksaan dilakukan karena KPK menduga ada upaya untuk mengubah aturan mengenai tata ruang demi memuluskan proyek Meikarta.

Bahkan, KPK mendapat informasi ada anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang dibiayai liburan ke luar negeri. “Sedang terus kami dalami keterkaitan antara pembiayaan beberapa anggota DPRD Bekasi dan keluarga untuk liburan ke luar negeri dengan kepentingan membahas revisi aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi, Selasa (8/1).

Terkait pemeriksaan Taih Minarno, penyidik mengonfirmasi sejumlah hal, terutama mengenai RDTR. Salah satu yang digali penyidik adalah soal pihak yang berkepentingan untuk mengubah aturan itu.

“Kami dalami bagaimana proses pembahasan RDTR tersebut, siapa yang berkepentingan untuk mengubah tata ruang dan juga dugaan aliran dana pada sejumlah anggota DPRD Bekasi,” kata Febri.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Oktober 2018 lalu. KPK mengungkap adanya dugaan suap dalam perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Atas dugaan itu, KPK menetapkan 9 orang tersangka. Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi selaku konsultan Lippo Group, Fitra Djaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, dan Henry Jasmen selaku pegawai Lippo Group, dijerat sebagai pemberi suap.

Sementara sebagai pihak yang diduga penerima suap, yaitu Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi, Jamaludin selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Sahat MBJ Nahor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPM-PPT) Kabupaten Bekasi, dan Neneng Rahmi selaku Kepala Bidang tata ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

Keempat orang yang disangka menyuap dalam kasus ini sudah diajukan ke persidangan. Mereka didakwa menyuap Neneng dan beberapa kepala dinas pada Pemkab Bekasi demi meloloskan izin Meikarta.

KLIK : Suap Meikarta, Neneng Kembalikan Rp8 M ke KPK

“Supaya Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Kabupaten Bekasi menandatangani Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Surat Keputusan Keterangan Lingkungan Hidup (SKKLH) serta memberikan kemudahan dalam pengurusan lzin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada PT Lippo Cikarang, Tbk melalui PT Mahkota Sentosa Utama yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta,” kata jaksa membacakan surat dakwaan Billy Sindoro dan kawan-kawan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (19/12).

Billy dan tiga orang lainnya didakwa menyuap belasan miliar rupiah kepada Neneng dan sejumlah pejabat Pemkab Bekasi. Total suap yang diberikan adalah sebesar Rp 16.182.020.000 dan SGD 270.000 atau sekitar Rp 2.174.949.000 (Kurs Rp 10.507). Khusus untuk Neneng, ia disebut menerima suap sejumlah Rp 10.830.000.000.

Hal lain yang mencuat dalam dakwaan adalah disebutnya perusahaan Lippo Cikarang sebagai pihak yang turut menyuap Neneng dan jajarannya. Dalam dakwaan, Lippo Cikarang melancarkan perbuatan itu melalui anak perusahaan penggarap Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama.

“Betul, dalam dakwaan memang menyebut Lippo Cikarang, melalui PT MSU, karena kepentingan suap dan sumber uang kan memang untuk kepentingan korporasi tersebut, (Proyek Meikarta),” kata jaksa Taufiq Ibnugroho saat dikonfirmasi usai persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (19/12).[]

 

Sumber: kumparan.com

Pin It