“Penjelasan itu perlu dalam upaya mewujudkan clean goverment, jadi Polri harus transparan. Jangan sampai alat yang digunakan untuk penegakan hukum diperoleh lewat cara melawan hukum,” kata Ketua Presidium ITW, Edison Siaahan dalam siaran persnya yang diterima posbekasi.com, Selasa 27 November 2018.
Karena kata Edison, informasi yang beredar menyebutkan, dana yang digunakan untuk pembelian dan pemasangan kamera CCTV itu bukan berasal dari anggaran Polri.
Berdasarkan informasi yang diperoleh ITW sebagian dana yang digunakan berasal dari dana corporate social responsubility (CSR) sejumlah perusahaan. Sementera sebagian lagi tidak jelas sumbernya.
“Dirlantas Polda Metro Jaya harus menjelaskannya, agar tidak memicu kecurigaan dan tidak menutup kemungkinan menimbulkan konsekuensi hukum,” imbunya.
Menurut Edison, Polri sebagai penegak hukum harus tertib dan transparan dalam hal menggunakan anggaran termasuk sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan.
Diharapkan, sebagai lembaga penegak hukum Polri harus menjadi contoh bagi instansi lain.
“Jangan sampai penerapan sistim e-TLE yang sdh mendapat dukungan dari berbagai pihak akhirnya kecewa. Kalau belakangan terungkap dana yang digunakan untuk pengadaan alat penegakan hukum itu didapat dari sumber yang tidak jelas atau menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku,” ucap Edison.[ZUL/POB]