Bekasi Online

Kemendagri Bahas “Makar Rayendra”, Ruddy: Jika Dibiarkan Menggerogoti Netralitas ASN

Kantor Kementerian Dalam Negeri.[DOK]
BEKASI, POSBEKASI.COM – Buntut dari tak kunjung direalisasikannya rekomendasi hukuman Komisi ASN kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji.

Kemendagri Melalui suratnya bernomor  239/DIT.FKPPD/UND/VI/2018, rapat akan digelar di ruang rapat Direktur FKPPD Ditjen Otonomi Daerah, jalan Merdeka Utara no 7, Jakarta pusat, pada Senin (04/06/2018) pukul 14.00 WIB.

Pejabat Walikota Bekasi, Ruddy Gandakusumah, Kepada sejumlah media membenarkan tentang adanya undangan rapat yang akan dihadirinya pada siang tadi, khusus membahas persoalan netralitas ASN Pemko Bekasi.

Terutama adanya dugaan perintah mengusir Ruddy dari Kota Bekasi yang dinilai merupakan perbuatan makar oleh Sekda Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji.

KLIK : Perintah Rayendra Usir Ruddy, Pj Walikota Bekasi : “Perbuatan Makar, Lembaga Walikota Terancam”

“Saya bersyukur, jika masalah ini bisa sampai ke pusat. Karena jika masalah ini dibiarkan, akan menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah untuk penegakan hukum yang mengatur soal netralitas ASN,” terang Ruddy.

Ruddy mengaku bahwa pengangkatan dirinya sebagai Pejabat Walikota Bekasi, ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri.

Hal tersebut berarti, keberadaannya saat ini di Kota Bekasi merupakan representasi dari pemerintahan pusat. Sikap tegas Kemendagri dalam menyikapi permasalahan pelanggaran netralitas ASN, kata dia, diharapkan dapat menambah dan menjaga kewibawaan undang-undang dan lembaga pemerintah.

KLIK : “Rayendra Minta ASN Usir Pj Walikota”, Gus Shol Siap Panggil Sekda Kota Bekasi

Menurut Ruddy, sudah semestinya persoalan netralitas ASN ini disikapi secara cepat oleh Pemerintah Pusat, mengingat netralitas ASN dalam penyelenggaraan pilkada serentak di 171 daerah di Indonesia merupakan agenda nasional yang juga political will pemerintah pusat.

Dalam suratnya, Ditjen Otda Kemendagri mengundang sejumlah Pejabat Kementerian dan setingkatnya seperti Kementerian PAN RB, Badan Administrasi Kepegawaian Negeri (BAKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Rapat tersebut juga akan dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah seperti; Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Kepala BKD Pemerintah Kota Bekasi dan Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Bekasi.[REL/SUR]

BEKASI TOP