Bekasi Online

Selisih Jumlah Pemilih 300 RIbu, Ini Kata KPU Kota Bekasi

Pilkada 2018

BEKASI, POSBEKASI.COM – Hasil Rapat Pleno KPU Kota Bekasi ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada serentak 2018, Pilgub Jawa Barat dan Pilwalkot Bekasi sebanyak 1.434.351 pemilih.

Dari jumlah tersebut, ada selisih sekitar 300 ribu jiwa dibandingkan jumlah wajib E-KTP milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi yang berjumlah, sekitar 1,7 jiwa.

Komisioner KPU Kota Bekasi Syafrudin menjelaskan, ada dua faktor penyebab utama terjadinya selisih jumlah DPT dengan wajib e-KTP.

Menurut Syafrudin, pertama banyak masyarakat Kota Bekasi yang pindah domisili namun, tidak melapor ke pemerintah daerah. Kedua, adanya warga Kota Bekasi yang meninggal dunia.”Dua faktor itu yang mengakibatkan adanya perbedaan jumlah DPT dengan wajib e-KTP,” kata Syarifudin.

KLIK : DPT Kota Bekasi Meleset, Ini Penyebabnya

Syafrudin memastikam, jumlah DPT yang telah ditetapkan ini telah melalui mekanisme yang benar mulai dari, Tim verifikasi terjun ke lapangan dan beberapa kali melakukan rekapitulasi data. “Sekitar tiga bulan kami melakukan proses tahapan verifikasi ini, mulai dari 20 Januari sampai 19 April,” tuturnya.

Diantara kegiatan itu, jelas Syafrudin, diawali dengan proses rekapitulasi data dengan tim mendatangi permukiman warga guna melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) jumlah pemilih.

Dari jumlah ini, kemudian disebut sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang selanjutnya diteruskan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). “Data dari 56 kelurahan, seluruhnya diteruskan ke 12 PPK yang ada di Kota Bekasi untuk direkap kembali,” katanya.

KLIK : Tak Masuk DPT, Warga Bekasi Bisa Memilih

Dari PPK itu, kata dia, data disampaikan ke KPU Kota Bekasi untuk ditetapkan sebagai DPS. Lalu KPU Kota Bekasi mengumumkan jumlah DPS ke tingkat kelurahan, RW, RT dan perumahan warga.

Pengumuman dilakukan guna mendapat koreksi dari masyarakat langsung bila ada kesalahan di bagian Nomor Induk Kependudukan (NIK), kesalahan di nama atau namanya tidak tercantum.

Hasil koreksi kemudian diserahkan ke KPU kembali untuk ditetapkan sebagai DPS Hasil Perbaikan. Data kembali diumumkan dan bila tidak ada perubahan, akan ditetapkan KPU sebagai DPT.

“Jadi, jumlah DPT yang kami tetapkan sudah mengacu pada aturan yang berlaku,” tandasnya.[REL/POB3]

BEKASI TOP