KPK Beri Dispensasi Sepekan pada 28 Pejabat Pemko Bekasi yang Belum Lapor LHKPN

LHKPN KPK

posBEKASI.com, BEKASI – Sebanyak 28 pejabat dari 379 pejabat dijajaran Pemko Bekasi belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat ini KPK memberikan dispensasi perpanjangan waktu hingga pekan depan. “Ada 28 pejabat yang belum sampaikan LHKPN ke KPK, pejabat tersebut bekerja di Badan Kesatuan Bangsa dan politik (Kesbangpol), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kecamatan Bekasi Barat,” kata Asisten Daerah (Asda) III Bidang Administrasi Umum Kota Bekasi, Dadang Hidayat, Senin 2 April 2018.

Dikatakan Dadang, dari 2.600 lebih Aparatur Sipil Negara (ASN) dijajaran Pemko Bekasi di antaranya 379 wajib melaporkan LHKPN kepada KPK untuk transparansi.

KLIK: Ini Kekayaan Calon Waliota/Wakil Walikota Bekasi, Tri Adhiyanto Belum Lapor?

“78 persen para wajib LHKPN sudah melaporkan hartanya kepada KPK hingga batas waktu penutupan pelaporan pada 31 Maret 2018. Saat ini ada sekitar 28 pejabat lagi yang belum, ada dispensasi kepada mereka hingga sepekan ke depan,” terangnya.

“Hari ini saya minta selesai semua. Mohon hartanya dilaporkan melalui website KPK dan disampaikan ke Inspektorat Kota Bekasi,” kata Dadang yang mengumumkan kepda 28 pejabat yang belum melaporkan LHKPN nya saat memimpin Apel Senin di Plaza Pemkot Bekasi.[ISH/POB5]

Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published.