Bekasi Online

Gema Aksi: Tak Rasional Baju Dinas Bupati dan Wabub Bekasi Rp1 M

Neneng Hasanah Yasin dan Eka Supriatmaja saat mengucapkan sumpah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi periode 2017-2022 yang dilantik Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 22 Mei 2017.[IST]
POSBEKASI.COM, CIKARANG – Dinilai tidak wajar dan menyakiti hati rakyat, Rp1 miliar pertahun digelontarkan hanya untuk seragam dinas Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Wabup Bekasi Eka Supriatmaja.

Aktivis Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gema Aksi), Rahmat Hidayat, menyatakan sangat tidak logis seragam Korpri yang hanya lima  stell setiap tahun dan hanya dipakai setiap pekan yakni hari Rabu itu menggunkan uang rakyat Rp1 miliar.

Menurtnya, untuk 2016 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan (RTP) Setda Kabupaten Bekasi, untuk pengadaan Bupati dan Wabup dengan kode rekening 1.20.1.20.03.18.26 sebesar Rp1 miliar.

“Bagian perlengkapan tahun 2016 telah menganggarkan sebesar Rp1 milliar untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wabup dengan 14 jenis pakaian, total pakaian lengkap sebanyak 126 lembar,” terang Rahmat seperti dikutip dari laman koransidak, Selasa 23 Janauri 2018.

Menurutnya, belanja lima stell seragam Korpri plus atribut dengan harga persteelnya Rp5,3 juta dan totalnya Rp26,5 juta. “Padahal baju Korpri hanya dipakai seminggu sekali di hari Rabu. Untuk apa, pakaian yang digunakan seminggu sekali dibeli lima steel. Mungkin kalau dua masih masuk akal,” terangnya.

Dikatakannya, pengadaan pakaian yang mencapai Rp1 miliar di antaranya, untuk seragam Korpri 5 stell Rp26,5 juta dengan harga satuan Rp5,3 juta, untuk pakaian olahraga 8 stell beserta suami Rp72 juta dengan harga satuan Rp9 juta, 5 pakaian lapangan Rp35,5 juta dengan harga Rp7,1 juta, 5 stell PDL Bupati Rp35 juta dengan harga satuan Rp7 juta, 5 stell PSR beserta atribut Rp42 juta dengan harga satuan Rp8,4 juta, 5 stell PSH beserta atribut Rp35 juta dengan harga satuan Rp7 juta.

Rahmat meminta DPRD Kabupaten Bekasi bersama Pemkab Bekasi ke depan dapat menganggarkan untuk pakaian dinas yang rasional mengingat kondisi di lapangan masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

“Inilah salah satu penyebab kemiskinan di Bekasi, pakaian untuk Bupati dan Wabup saja dianggarkan satu milliar, padahal bisa dialokasikan setengah anggarannya untuk program pemberdayaan usaha kecil masyarakat. Dan disinilah nalar sensitif anggota DPRD sebagai Wakil masyarakat dipertegas,” ujarnya.[POS2]

BEKASI TOP