Bekasi Online

DPRD Janji Perjuangkan Nasib Ribuan Honorer Kabupaten Bekasi

Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi janji memperjuangkan nasib ribuan honorer saat menerima puluhan perwakilan pegwai honorer di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis 20 Juli 2017.[RIK]
POSBEKASI.COM, CIKARANG – DPRD Kabupaten Bekasi janji memperjuangkan nasib ribuan pegawai honorer. Janji tersebut disampaikan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno saat menerima puluhan perwakilan pegawai honorer yang datang ke DPRD, Kamis 20 Juli 2017.

Puluhan perwakilan pegawai honorer yang mengadukan nasib mereka diterima langsung Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar serta anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Jamil, Dede Iswadi dan Nyumarno.

Menanggapi nasib yang dialami ribuan honorer tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, mengakui kendala tentang kejelasan status para tenaga honorer tersebut disebabkan tidak terdatanya mereka di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bekasi.

“Karena mereka dulunya diangkat bukan berdasarkan aturan, melainkan berdasarkan kebutuhan Puskesmas, RSUD atau kebutuhan Sekolah. Contoh, misalkan di RSUD, Sekolah, atau Puskemas butuh tenaga kerja, Kepala Puskesmas, Dirut RSUD, atau Kepala Sekolah yang merekrutnya, sehingga dimungkinkan tidak terdata dengan baik di BKPPD, karena bukan BKPPD yang merekrut ataupun mengangkat mereka,” terang Nyumarno.

Nyumarno menyayangkan, para honorer belum memilik data yang valid tentang jumlah anggotanya. Untuk itu disarankannya agar pegawai honorer melakukan pendataan secara akurat baik jumlah maupun masa kerja tenaga honorer yang tersebar di seluruh Puskesmas, Sekolah atau di RSUD Kabupaten Bekasi.

“Sekaligus lengkapi kronologis dan tuntutan disertai dasar-dasar hukumnya,” pinta Nyumarno kepada para pegawai honorer.

Nyumarno berjanji, Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi akan memperjuangkan tuntutan pegawai honorer yang tergabung dalam FHK2I (Forum Honorer Kategori 2 Indonesia), Ikatan Perawat Honorer Indonesia (IPHI), Ikatan Bidan Honorer Indonesia (IBHI) dan sejumlah sukarelawan (sukwan) kesehatan perwakilan dari 21 Puskesmas di Kabupaten Bekasi, sampai mendapatkan pengakuan Pemkab Bekasi.

“Minimal, misalnya tercatat sebagai tenaga honorer di Kabupaten Bekasi dan status hubungan kerjanya seperti apa nanti akan dibahas atau dikaji di rapat lanjutan,” ucapnya.

Begitu juga permintaan puluhan perwakilan honorer tenaga kesehatan agar Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi mendorong adanya Peraturan Bupati (Perbup) tentang satuan harga minimum kaitan gaji/upah tenaga honorer kesehatan.

Sampai saat ini kata Nyumarno, khususnya tenaga kesehatan, dalam Perbup Satuan Harga Mininum untuk tenaga fungsional bidang kesehatan itu belum diatur. Kedepan lanjutnya, harus diperjuangkan agar ada di Satuan Harga Minimum yang harus dikaji secara komperhensip oleh Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Hukum dan SKPD terkait,” jelasnya.

“Jangan sampai kinerja dan pengabdian mereka terhadap masyarakat, tidak dihargai secara proporsional. Harus ada standar minimumnya untuk Honorer, THL, atau Sukwan di Kabupaten Bekasi, jangan beda-beda tanpa dasar besarannya, boleh dibedakan jika kaitan resiko ataupun beban kerjanya,” ujarnya.

Sementara, perwakilan honorer, Sanim, menuntut kejelasan jangka panjang pegawai honorer Katagori-2 (K-2) menjadi PNS melalui Revisi UU ASN dan berharap Jastek dapat dinaikkan menjadi sebesar Rp1,8 juta.

“Kami berharap tetap dibayarkan saat hari libur, jangan tidak dibayar saat hari libur. Jadi tolong Jastek diberlakukan seperti pemberlakuan upah buruh, mereka terima UMK tiap bulan itu flat bulanan, tidak ada potongan hari libur,” tuntut Sanim.

Kedepan kata Nyurmano, Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi menunggu aduan tertulis pegawai honorer dan segera menindaklanjutinya dengan melakukan Rapat Internal Komisi atau rapat gabungan dengan Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, BPPKD, Bagian Administrasi Pembangunan, dan SKPD terkait untuk membahas persoalan tersebut.

“Untuk Jaminan Kesehatan, kami akan mengusulkan dan mendaftarkan rekan-rekan agar mereka menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) KIS APBD dan menurut kami tidak melanggar aturan karena jika melihat penghasilan yang mereka terima jauh dari UMK sehingga mereka patut mendapatkan hak kesehatan yang diamanatkan undang-undang,” pungkas Nyurmano.[RIK]

4.

BEKASI TOP