Bekasi Online

Kapolres Pastikan Penyidikan Kasus Korupsi Jembatan Bagedor Tetap Berjalan

Jembatan ambles di Kampung Bagedor, Muara Gembong.[IST]
POSBEKASI.COM, CIKARANG – Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Asep Adisaputra, memstikan penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jembatan Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, tetap berjalan.

Dikatakannya, pentidik Polda Metro Jaya tengah memeriksa saksi-saksi, sedangkan pengumpulan data dilakukan penyidik Polres Metro Bekasi.

“Untuk tahap pemeriksaan dan menetapkan tersangka merupakan domain penyidik Polda Metro Jaya. Ini sudah menjadi keputusan bersama, peran penting dalam kasus korupsi pada institusi yang lebih tinggi,” kata Kombes Asep, Kamis 18 Mei 2017.

Menyinggung kehadiran Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Adang Sutrisno, ke Mapolres Metro Bekasi pada Selasa 16 Mei 2017, tidak membahsa kasusu dugaan korupsi jembatan tersbut.

“Kedatangannya bukan karenakan keterkaitan kasus yang mungkin menyeret nama Andang Sutrisno. Tapi hanya pengecekan pembangunan rumah dinas Kapolres,” terangnya.

Pihaknya, harus dapat memilah mana urusan yang harus diselesaikan sesuai arahan Pemkab Bekasi dan masalah penyelidikan kasus hukum. “Untuk kasus korupsi proyek pembangunan Jembatan Muaragembong tetap pada jalurnya. Selain itu penyelidikan terkait masalah itu tetap berjalan,” ujarnya.

Sebagaimana diketauhi, jembatan di Kampung Bagedor, RT01/RW01, Dusun IV, Desa Pantai Harapan Jaya, Muara Gembong, yang belum lama dibangun ambles.

Pembangunan jembatan tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun 2016, sempat ditangani penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Risman Tarihorang, membenarkan pihaknya tenagh menangani penyidikan amblesnya jembatan yang merugikan uang negara akibat pembangunannya tidak sesuai perencanaan dengan cara mengurangi material hingga jembatan ambles.

“Kita lakukan penyelidikan dengan memanggil dari pengawas, rekanan kontraktor, dan dinas terkait untuk memberikan keterangan atau menjadi saksi dikarenakan adanya dugaan pengurangan anggaran yang merugikan pemerintah pusat,” kata Risman, Jumat 31 Maret 2017 lalu.[MET/YAN]

BEKASI TOP