Kota Bekasi Butuh Keterlibatan Pihak Swasta Bangun Infrastrktur

POSBEKASI.COM – Proyek infrastruktur Kota Bekasi untuk tahun 2017 mencapai total Rp3 triliun. Kebutuhan anggaran tersebut tidak dapat ditutupi dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diperlukan keterlibatan pihak swasta.

“Rata-rata per tahun hanya sanggup menutupi 30 persen kebutuhan infrastruktur, sehingga dibutuhkan peran serta pihak lain untuk berkontribusi,” kata Kepala Bidang Perencanaan Dinas Tata Kota Bekasi Erwin Guwinda, di Bekasi, Rabu 23 Nopember 2016.

Untuk memaksimalkan kehadiran para investor yang berkegiatan di wilayah setempat untuk turut berpartisipasi dalam program-program pembangunan. Keterlibatan pihak swasta tersebut menjadi solusi atas keterbatasan kekuatan anggaran dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur.

“Tanpa ada keterlibatan swasta berbagai persoalan di Kota Bekasi akan sangat lama terselesaikannya karena kekuatan anggaran tidak sebanding dengan banyaknya persoalan yang harus diselesaikan,” katanya.

Erwin pun menyebutkan sejumlah proyek yang melibatkan partisipasi swasta salah satunya ialah pembuatan jalan tembus dari Jalan Raya Narogong di Kecamatan Bantargebang menuju Jalan Raya Setu.

“Jalan tembus itu terealisasi melalui partisipasi pengembang perumahan Vida Bekasi yang kawasannya terkoneksi dengan kedua jalan tersebut,” katanya.

Selain itu pembangunan terminal Jatiwarna, Kecamatan Pondok Melati yang dipersiapkan sebagai relokasi Terminal Induk Kota Bekasi yang saat ini berlokasi di Jalan Ir H Djuanda, Kecamatan Bekasi Timur oleh pengembang PT Sinarmas.

“Kedua proyek itu bisa diwujudkan tanpa pemerintah harus mengeluarkan dana sepeser pun. Pemerintah hanya membantu pengurusan perizinannya, tapi realisasi perwujudan jaringan jalan dan infrastruktur baru sesuai keinginan pemerintah,” katanya.

Keterlibatan swasta juga dimaksimalkan dalam upaya menyukseskan program “1000 Taman”. Perusahaan-perusahaan swasta yang berkegiatan di Kota Bekasi diarahkan untuk ikut membangun taman pada “spot-spot” yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

“Kami tawarkan para pengusaha mengalokasikan dana pertanggungjawaban sosialnya untuk pembuatan taman-taman di lokasi yang sudah kami tentukan,” katanya.[ZAI]