Bekasi Online

Disdukcapil Kabupaten Bekasi Kesulitan Administrasi

Ilustrasi
Ilustrasi

POSBEKASI.COM – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, mengakui kesulitan melayani seluruh permohonan administrasi kependudukan, termasuk sarana dan prasarananya, karena hanya diberi waktu oleh pemerintah pusat hingga 30 September 2016.

“Ini dikarenakan jumlah penduduk daerah setempat berbanding terbalik dengan total pegawai yang ada,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi Ali Syahbana di Bekasi, Sabtu, 10 September 2016.

Dalam pelaksanaan tugas, Disdukcapil tidak hanya melayani pembuatan kartu tanda penduduk, melainkan juga pengajuan surat pindah, kartu keluarga, sampai akta kelahiran.

Sebenarnya, katanya, dalam pengurusannya sudah bisa dilakukan langsung, dan tidak ada masalah, hanya saja permohonan itu kerap terganggu dengan pembuatan KTP elektronik.

Penetapan 30 September sebagai hari terakhir pembuatan KTP elektronik membuat permohonan kartu itu meningkat, sedangkan jumlah blangko yang diberikan oleh pusat terbatas.

Tentu saja, katanya, hal itu menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyelesaian tugas pegawai.

Dijelaskannya, pemohon hanya diberikan surat keterangan dan akan dihubungi dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Surat keterangan itu sebagai pengganti KTP elektronik.

Surat keterangan itu secara legalitas sudah kuat untuk dipakai dalam segala hal, antara lain sudah ada nomor antrean. “Jadi setelah belangko tersedia maka secara otomatis pemegang surat keterangan ini tidak perlu mengantre,” katanya.

Hal itu, katanya, dilakukan bukan kesengajaan tetapi memang sudah tidak ada jalan lain guna memberi pelayanan terbaik.

Dikatanya, saat ini ada 440.000 warga Kabupaten Bekasi yang belum melakukan perekaman data untuk pembuatan KTP elektronik, sedangkan warga yang sudah direkam namun KTP-nya belum dicetak sekitar 25.000 orang.

Hingga saat ini, belangko KTP elektronik kurang memenuhi kebutuhan, akan tetapi pihaknya sudah mengajukan penambahan kepada pemerintah pusat dan pada Kamis (8/9) hanya ditambah 2.000 belangko.

“Bahkan kabid saya sudah ke Kemendagri, ternyata di sana seluruh kabupaten kota juga menunggu itu,” katanya.

Ali menjelaskan seharusnya pemerintah pusat melakukan koordinasi dengan semua daerah guna mendapatkan data jumlah penduduk agar proses pembuatan KTP elektronik dapat lancar.

“Hal ini membuat semua pihak harus bekerja ekstra. Bahkan sering kali hingga larut malam guna melakukan pelayanan kepada masyarakat agar pembuatan elektronik kartu tanda penduduk padat terselesaikan,” katanya.[ANT/FER]

BEKASI TOP