Bekasi Online

ARSSI Kota Bekasi Keluhkan Keterlambatan Pembayaran Jamkesda

ARSSI Kota Bekasi temui Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengeluhkan keterlambatan pembayaran Jamkesda.[IDH]
ARSSI Kota Bekasi temui Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengeluhkan keterlambatan pembayaran Jamkesda.[IDH]
POSBEKASI.COM – Audiensi dari dr. Irwan Heriyanto, Ketua ARSSI (Asosiasi Rumah Sakit Swasta) Kota Bekasi diterima Walikota Bekasi, Dr. Rahmat Effendi yang mengeluhkan mengenai keterlambatan pembayaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

Dijelaskan kepada Walikota mengenai alur proses klaim terkait rentang waktu pasien Jamkesda yakni sejak pasien pulang dialurkan selama 2 hari dengan pemberkasan lengkap, setelah berkas lengkap dan di verifikasi dari Rumah sakit internal selama 5 hari, lalu pengiriman dokumen klaim untuk di verifikasi Dinas Kesehatan selama proses 1 hari berlanjut ke berita acara pembayaran dan pembayaran Dinas selama 90 hari, itu data klaim yang dijelaskan Ketua ARSI.

Permasalahan permasalahan di rumah sakit swasta, dengan total peran rumah sakit kurang dari 15 hari dalam memproses klaim jamkesda, selebihnya adalah peran dinas kesehata selama kurang lebih 4 bulan yang menyebabkan terganggunya cashflow rumah sakit.

Adapun rumah sakit tidak bisa menagihkan ke Jamkesda terkait kebutuhan pasien yang non medis sementara pasien tidak mampu membayar ini membuat beban rumah sakit dengan MoU untuk potongan sebesar 20%, namun hasil verifikasi dari dinas kesehatan tidak dikonfirmasi pihak rs sehingga perbedaan tagihan menjadi beban rumah sakit dan bukan beban pasien.

Walikota mengatakan, sudah dijelaskan agar tidak lama mengenai proses pelayanan baik dari Jamkesda maupun BPJS, karena akan menganggu proses pelayanan dengan baik, sudah ditegaskan jangan lama ternyata belum berjalan.

“Di Dinkes sudah ditegaskan agar pelayanan jangan lama, dulu saya sudah instruksikan agar percepat, namun hadilnya belum sampai saat ini dijalankan,” tegas Walikota.

Berdasarkan hasil laporan Ketua Arssi, banyak pihak rumah sakit swasta menanggung beban pihak pasien yang tidak mampu, terinci dalam laporannya mencapai Rp15,093,783,753.[IDH/IMH]

BEKASI TOP