Mewakili Pemerintah Kota Bekasi, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi ikuti sosialisasi program evaluasi gerakan menuju 100 Smart City ini.
Kepala Bidang Pengelolaan Opini Publik dan Informasi Publik Diskominfostandi Kota Bekasi Novia Fitriyati menjelaskan, undangan sosialisasi yang dihadiri pihaknya dilakukan dalam rangka mewujudkan Kota Cerdas (Smart City) di Indonesia.
“Kita dapat undangan karena termasuk dalam 25 kota yang mendapat pendampingan oleh Kemenkominfo, untuk penyusunan master plan Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia tahun lalu,” ungkapnya.
Kemenkominfo dalam hal ini bekerjasama dengan Kementerian Dalam negeri, Kementerian PUPR, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN dan RB, dan Kompas Gramedia.
KLIK : Pemko Bekasi dan LSM Akan Luncurkan Program Sekolah Sehat Bekasi
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangerapan menjelaskan, untuk mewujudkan gerakan 100 smart city diterapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Government.
Penerapan ini dilakukan dengan pengembangan Government Cloud dan Government Network sebagai transformasi era digital. Untuk menjalankan sistem ini dibutuhkan political will, agar program berjalan dengan baik menuju Indonesia Cerdas.
Chairman Ikatan Konsultan Teknologi Informasi Indonesia (IKTI) Teddy Sukardi menambahkan, smart city bukan sekedar membangun command center, tetapi menyelesaikan konflik interest.
“Tantangannya mengatasi resistensi terhadap perubahan,” kata Teddy.
Teddy juga menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi kunci suksesnya smart city. Faktor kunci ini diantaranya adalah daya dukung, daya tarik, daya cipta, daya ubah, dan daya tahan.
Sementara itu, Akademisi Univeritas Indonesia Dana Indra Sensuse yang hadir pada kesempatan itu mengatakan, master plan smart city adalah dokumen dinamis, dan bukan statis.
Oleh karena itu, master plan smart city seharusnya selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terutama dalam hal arah kebijakan, strategi pemerintahan, hingga indikasi anggarannya.[adv/humas]