Bekasi Online

DPRD Pertanyakan Sisa Perbup Bekasi

Ilustrasi
Ilustrasi

POSBEKASI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mempertanyakan dari total sebelas peraturan daerah oleh bupati belum ada undang-undangnya, dan baru enam yang sudah dibuatkan Peraturan Bupati (Perbup).

“Sedangkan lima perdanya belum ada Perbupnya, sehingga perda ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik, itu cukup disayangkan,” Kata Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Teten Kamaludin di Kabupaten Bekasi, kemaren.

Menurutnya, dalam pembuatan perda ini membutuhkan waktu yang lama dan memakan anggaran yang tidak sedikit. Ini membuktikan bahwa bupati tidak bersungguh-sungguh dalam perannya, sedangkan masih ada lima perda yang belum diperkuat oleh perbup.

Dikarenakan setelah Perda selesai disahkan, terkesan hanya menjadi tumpukan kertas saja. Oleh karena itu demi kepentingan bersama pemerintah daerah diminta untuk segera membuatkan perbud itu agar secara hukum dapat di pertanggungjawabkan.

Dengan belum adanya Perbup ini menandakan kemauan pemerintah daerah setempat dalam menjalankan Perda tidak dilakukan secara benar. Ini membuktikan kurang pekanya bupati dalam menjalankan sisa jabatannya. Dikarenakan masa jabatan bupati ditahun 2017 berakhir.

Sedangkan perda ini diharapakan berjalan dengan baik oleh masyarakat setempat. dan akan membuat masyarakat bingung dengan belum dilaksanakan secara maksimal. Dan untuk kewajiban membuat petunjuk teknis berupa Perbup ini merupakan kewajiban eksekutif, tetapi pemerintah daerah belum meminta hingga saat ini.[ANT/FER]

BEKASI TOP