Posbekasi.com

154 Desa Gelar Pilkades E-Voting 2026, DPRD Jabar Ingatkan Pentingnya Integritas Demokrasi

Ilustrasi – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 sistem pemungutan suara berbasis elektronik atau e-voting (TPS digital hibrid). Posbekasi.com / AI

BEKASI KABUPATEN, POSBEKASI.com — Sebanyak 154 desa di Kabupaten Bekasi bersiap menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 dengan masa bakti 2026–2034 menggunakan sistem pemungutan suara berbasis elektronik atau e-voting (TPS digital hibrid). Puncak pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 20 September 2026, menyusul tahapan pencalonan yang sedang berjalan sejak 25 Juli hingga 19 September 2026, sebelum akhirnya ditutup dengan pelantikan kepala desa terpilih pada 4 November 2026.

“Langkah krusial yang perlu diperhatikan yakni menciptakan pesta demokrasi tingkat desa yang akuntabel dan berintegritas. Tim monitoring harus memahami aturan, petunjuk teknis, serta melaksanakan tugas pengawasan secara optimal sejak tahapan awal hingga selesai,” ujar Anggota DPRD Jawa Barat, H. Syahrir, SE, M.I.Pol, dikutip dalam keterangannya, Selasa (11/8/2026).

Menanggapi penerapan teknologi baru ini, Anggota Komisi I DPRD Jabar tersebut menyoroti pentingnya edukasi bagi pemilih, khususnya warga lanjut usia (lansia) dan masyarakat perdesaan yang sebagian besar masih memerlukan adaptasi terhadap sistem digital agar tingkat partisipasi pemilih tidak mengalami hambatan.

“Oleh karena itu, diperlukan upaya ekstra dan sosialisasi yang masif agar partisipasi pemilih tidak terhalang dan kualitas demokrasi desa tetap terjaga,” papar politisi dari daerah pemilihan (Dapil) IX Kabupaten Bekasi ini.

Selain kesiapan teknis, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta seluruh pemangku kepentingan diminta untuk terus mengawal setiap tahapan mulai dari proses pendataan daftar pemilih hingga pendaftaran bakal calon secara transparan demi menghindari potensi konflik di tengah masyarakat.

“Mari bersama-sama menjaga suasana demokrasi yang sejuk, menghormati setiap tahapan, serta menghindari provokasi, intimidasi, politik uang, dan tindakan yang memecah belah persatuan,” ajak anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar. [adk]

BEKASI TOP