POSBEKASI.com | Oleh : Drs. Muhammad Bardansyah, Ch, Cht
Ada negeri-negeri yang sesungguhnya tidak kekurangan kekayaan. Tanahnya subur, perut buminya menyimpan minyak, gas, mineral dan berbagai sumber daya alam. Lautnya luas. Penduduknya besar. Pasarnya menjanjikan.
Secara matematis, masa depannya seharusnya tidak terlalu sulit untuk dibayangkan.
Tetapi sejarah menunjukkan sesuatu yang lebih rumit: kekayaan alam tidak otomatis melahirkan kemakmuran.
Nigeria adalah salah satu contoh yang menarik untuk dibaca.
Negeri di Afrika Barat itu memiliki cadangan minyak dan gas yang besar dan selama puluhan tahun menjadikan minyak sebagai salah satu penopang utama penerimaan negara.
Ketergantungan semacam itu membuat perekonomian sangat sensitif terhadap perubahan harga komoditas dan produksi minyak.
Bank Dunia sejak lama mengingatkan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap ekspor sumber daya dapat menciptakan ketidakstabilan, sementara kekayaan yang seharusnya menjadi modal transformasi ekonomi justru dapat memperkuat ketergantungan pada komoditas.
Masalah Nigeria sebenarnya bukan karena negeri itu mempunyai minyak, masalahnya adalah pertanyaan yang jauh lebih besar: apa yang dilakukan sebuah bangsa dengan kekayaan yang dimilikinya?
Minyak dapat menjadi bahan bakar pembangunan. Tetapi minyak juga dapat menjadi jebakan apabila negara terlalu nyaman menjual kekayaan alam tanpa membangun kemampuan industri, teknologi, manusia dan institusi yang mampu menciptakan nilai tambah.
Di situlah pelajaran pertama Nigeria menjadi penting. Sumber daya alam seharusnya bukan tujuan pembangunan. Ia adalah modal untuk membangun sesuatu yang lebih besar daripada sumber daya itu sendiri.
Negara yang kaya minyak tetapi tidak mampu membangun industri pengolahan akan terus membutuhkan industri dari negara lain. Negara yang kaya mineral tetapi menjual bijih mentah akan membeli kembali produk turunannya dengan harga yang jauh lebih mahal. Negara yang kaya hasil pertanian tetapi tidak mampu membangun industri pangan akan menjadi produsen bahan baku sekaligus konsumen produk jadi.
Pada titik tertentu, sebuah bangsa dapat mengalami paradoks: tanahnya kaya, tetapi rakyatnya tetap merasa kekurangan.
Nigeria berusaha keluar dari persoalan tersebut. Dalam perkembangan mutakhir, Bank Dunia mencatat adanya perbaikan pada penerimaan nonmigas, ekspor nonminyak dan sektor-sektor di luar minyak.
Namun tantangan kemiskinan, inflasi pangan dan hambatan struktural terhadap pertumbuhan inklusif masih besar. Artinya, transformasi ekonomi bukan pekerjaan yang selesai hanya dengan mengganti kebijakan satu atau dua kali.
Di sinilah kita menemukan persoalan kedua: siapa yang mengelola negara? Sebuah negara modern tidak hanya membutuhkan orang-orang yang loyal kepada kekuasaan. Ia membutuhkan orang-orang yang mampu bekerja. Keduanya tidak selalu sama.
Loyalitas politik mungkin diperlukan untuk menjaga koalisi pemerintahan. Tetapi apabila loyalitas menjadi pertimbangan yang terlalu dominan dalam pengisian jabatan publik, maka negara menghadapi persoalan yang jauh lebih serius: bagaimana memastikan bahwa orang yang memegang keputusan strategis memang memiliki kapasitas untuk menjalankan keputusan tersebut?
Bank Dunia dalam berbagai kajiannya membedakan fungsi politik dengan profesionalisme administrasi publik. Pejabat politik dapat menentukan arah dan prioritas pemerintahan, tetapi pelaksanaan kebijakan membutuhkan aparatur yang profesional.
Ketika patronase dan campur tangan politik terlalu jauh masuk ke dalam birokrasi, merit dan kompetisi dapat melemah, moral aparatur turun, dan memori kelembagaan ikut terganggu.
Laporan Bank Dunia yang lebih baru juga menunjukkan bahwa Nigeria masih memiliki variasi dalam penerapan rekrutmen berbasis merit antar-kementerian. Pada saat yang sama, Bank Dunia menegaskan bahwa rekrutmen berbasis merit berkaitan dengan hasil pelayanan publik yang lebih baik.
Pelajarannya sederhana, tetapi sering dilupakan: negara bukan organisasi yang dapat dijalankan hanya dengan kepercayaan personal. Negara terlalu besar untuk dikelola dengan logika pertemanan.
Jalan raya tidak bertanya kepada siapa seorang pejabat loyal. Rumah sakit tidak bertanya dari partai mana seorang menteri berasal. Sekolah tidak menjadi lebih baik hanya karena pejabat yang mengurus pendidikan memiliki jaringan politik yang kuat. Pabrik tidak menjadi produktif karena pejabatnya dekat dengan pusat kekuasaan.
Pada akhirnya, pembangunan selalu kembali kepada kompetensi. Karena itu, meritokrasi bukan sekadar istilah akademik. Ia adalah mekanisme pertahanan negara terhadap kesalahan manusia. Semakin strategis jabatan yang diberikan, semakin mahal kesalahan yang ditimbulkan oleh ketidakmampuan.
Nigeria juga memberikan pelajaran lain yang tidak kalah penting mengenai hubungan antara pusat dan daerah. Nigeria adalah negara federal dengan tiga tingkat pemerintahan. Negara bagian memiliki kewenangan politik yang cukup besar, tetapi secara fiskal sangat bergantung pada bagian penerimaan minyak dan nonminyak yang dikumpulkan secara federal.
Bank Dunia menyebut ketergantungan tersebut telah menciptakan persoalan insentif dan membuat kondisi fiskal negara bagian rentan terhadap perubahan penerimaan.
Dalam laporan lainnya, Bank Dunia menunjukkan bahwa ketergantungan tinggi terhadap transfer federal berkaitan dengan persoalan fiskal yang lebih berat pada sejumlah negara bagian.
Pendapatan yang berasal dari sumber daya alam juga membuat penerimaan pemerintah daerah lebih mudah berfluktuasi.
Di sinilah sebuah paradoks muncul. Daerah diberi kewenangan untuk menjalankan pelayanan publik, tetapi kemampuan fiskalnya tidak selalu berkembang sebanding dengan tanggung jawab tersebut, maka lahirlah bentuk desentralisasi yang secara hukum tampak kuat, tetapi secara ekonomi tetap sangat bergantung kepada pusat.
Nigeria bahkan melakukan berbagai reformasi untuk memperbaiki transparansi dan tata kelola fiskal negara bagian. Program 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘦𝘴 𝘍𝘪𝘴𝘤𝘢𝘭 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘴𝘱𝘢𝘳𝘦𝘯𝘤𝘺, 𝘈𝘤𝘤𝘰𝘶𝘯𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘺 𝘢𝘯𝘥 𝘚𝘶𝘴𝘵𝘢𝘪𝘯𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘺
yang didukung Bank Dunia, misalnya, menghasilkan kemajuan dalam publikasi anggaran, laporan keuangan, pengelolaan penerimaan dan sistem pengadaan.
Namun Bank Dunia juga mencatat bahwa reformasi yang mengganggu jaringan patronase merupakan bagian yang paling sulit dipertahankan.
Ini memberikan pelajaran yang lebih luas.
Desentralisasi bukan sekadar membagi kewenangan administratif. Desentralisasi harus diikuti dengan pembagian kemampuan ekonomi, fiskal dan tanggung jawab yang adil. Kalau pusat menguasai sebagian besar sumber penerimaan, sementara daerah menjadi tempat sebagian besar pelayanan publik diberikan, maka ketegangan fiskal hampir tidak mungkin dihindari.
Pada titik tertentu daerah akan bertanya: siapa yang menghasilkan uang, siapa yang mengumpulkan uang, dan siapa yang menikmati hasilnya? Pertanyaan tersebut bukan sekadar pertanyaan anggaran, ia adalah pertanyaan tentang keadilan pembangunan.
Tetapi mungkin ada persoalan lain yang jauh lebih halus dan karena itu justru lebih berbahaya. Ketika pembangunan tidak berjalan sesuai harapan, masyarakat membutuhkan penjelasan.
Dalam masyarakat demokratis, perdebatan adalah sesuatu yang sehat. Kritik terhadap pemerintah juga merupakan bagian dari mekanisme koreksi.
Persoalannya muncul ketika ruang publik dipenuhi informasi palsu, disinformasi dan pertarungan identitas yang membuat masyarakat kehilangan kemampuan membedakan antara persoalan yang penting dan persoalan yang sekadar ramai.
Nigeria mengalami persoalan ini secara nyata. Menjelang pemilu 2023, berbagai organisasi pemeriksa fakta memperingatkan meningkatnya disinformasi di media sosial, termasuk pernyataan palsu, dukungan politik palsu dan konten yang dipalsukan. Reuters melaporkan bahwa derasnya informasi menyesatkan membuat batas antara informasi benar dan palsu semakin sulit dikenali oleh publik.
Persoalan tersebut tidak hanya mengenai teknologi, ia menyangkut energi masyarakat. Bayangkan sebuah bangsa yang sebagian besar energinya habis untuk memperdebatkan siapa yang paling benar, siapa yang paling salah, siapa yang harus dibenci, siapa yang harus dibela, dan siapa yang sedang menjadi sasaran serangan di media sosial.
Sementara itu, pertanyaan yang lebih penting justru kehilangan perhatian: Mengapa industri dalam negeri tidak tumbuh? Mengapa bahan mentah tidak diolah di dalam negeri? Mengapa produktivitas tenaga kerja rendah? Mengapa pendidikan belum menghasilkan sumber daya manusia yang cukup untuk industri masa depan? Mengapa daerah yang kaya sumber daya masih menghadapi kesenjangan?Mengapa anak-anak muda lebih mudah menemukan pekerjaan di sektor informal daripada pekerjaan produktif dengan nilai tambah tinggi?
Pertanyaan-pertanyaan semacam itu jauh lebih menentukan masa depan sebuah bangsa daripada pertengkaran yang berlangsung selama beberapa jam di media sosial.
Di sinilah masyarakat harus berhati-hati.
Sebuah bangsa tidak harus dilarang berbicara mengenai politik agar kehilangan energi untuk membangun. Cukup dengan membuat masyarakat terus-menerus terjebak dalam pertengkaran yang tidak menghasilkan solusi, energi produktif itu perlahan akan habis dengan sendirinya.
Politik kemudian menjadi tontonan, pembangunan menjadi latar belakang dan rakyat menjadi penonton dari pertengkaran yang tidak mengubah kehidupan mereka.
Nigeria tentu bukan negeri tanpa harapan. Justru sebaliknya. Reformasi fiskal yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perubahan institusional tetap mungkin dilakukan. Bank Dunia mencatat adanya kemajuan dalam transparansi anggaran, mobilisasi pendapatan domestik, pengadaan dan pengelolaan utang di sejumlah negara bagian.
Karena itu, Nigeria tidak tepat dilihat hanya sebagai cerita kegagalan, ia lebih tepat dibaca sebagai cerita tentang betapa mahalnya harga yang harus dibayar ketika kekayaan alam, kualitas institusi, meritokrasi, hubungan pusat-daerah dan kualitas ruang publik tidak bergerak dalam arah yang sama.
Dan mungkin justru di sinilah kisah Nigeria menjadi relevan bagi banyak negara lain.
Bukan untuk dibandingkan satu per satu, bukan untuk mengatakan bahwa satu negara sama dengan negara lainnya, melainkan untuk mengajukan pertanyaan yang sederhana: Apakah sebuah bangsa sedang menggunakan kekayaannya untuk membangun masa depan, atau sekadar menggunakan masa depan untuk menikmati kekayaannya hari ini?
Pertanyaan itu sangat penting bagi negara mana pun yang memiliki sumber daya alam besar. Sebab minyak akan habis, mineral akan berkurang, hutan dapat rusak, harga komoditas akan naik dan turun, tetapi kemampuan manusia, teknologi, industri, institusi dan pengetahuan dapat terus berkembang apabila negara serius membangunnya.
Pada akhirnya, kekayaan terbesar sebuah bangsa bukanlah apa yang tersimpan di bawah tanah. Kekayaan terbesar adalah kemampuan mengubah apa yang tersimpan di bawah tanah menjadi ilmu pengetahuan, industri, pekerjaan, teknologi, produktivitas dan kesejahteraan.
Dan sebuah negara tidak akan mampu melakukan itu apabila orang-orang terbaiknya sibuk berebut jabatan, apabila daerah hanya menjadi sumber penerimaan tanpa memperoleh bagian pembangunan yang sepadan, dan apabila masyarakat menghabiskan terlalu banyak waktu untuk bertengkar mengenai hal-hal yang viral tetapi terlalu sedikit waktu untuk membicarakan bagaimana menciptakan nilai tambah.
Nigeria memberikan sebuah cermin, cermin tidak pernah memaksa seseorang mengakui wajahnya. Ia hanya menunjukkan apa yang ada di depannya, karena itu, tidak penting apakah pembaca merasa kisah Nigeria mirip dengan negaranya sendiri atau tidak. Yang jauh lebih penting adalah apakah ia bersedia bertanya: Jangan-jangan masalah terbesar sebuah bangsa bukan karena ia miskin sumber daya, melainkan karena ia belum cukup cerdas mengubah kekayaan menjadi kekuatan?
Sebab sejarah pembangunan memperlihatkan satu hal yang sulit dibantah: negara yang kaya sumber daya belum tentu menjadi negara kaya. Tetapi negara yang mampu membangun manusia, institusi, industri dan pengetahuan memiliki peluang jauh lebih besar untuk mengubah sumber daya menjadi masa depan.
Dan mungkin, sebelum sebuah bangsa bertanya berapa banyak sumber daya alam yang masih dimilikinya, ada pertanyaan lain yang jauh lebih mendesak: Berapa banyak masa depan yang masih tersisa untuk dibangun? Dan pertanyaan yang tidak kalah penting adalah , untuk siapa artikel ini di tulis ? saya menjawabnya dengan teka-teki masa kanak-kanak : Tembak lantai kena hidung . selamat merenung