BANDUNG, POSBEKASI.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Syahrir, SE., M.I.Pol, mendesak dilakukannya audit keselamatan menyeluruh pasca tragedi tabrakan maut yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya dengan rangkaian KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026). Insiden mematikan tersebut dinilai sebagai sinyal darurat bagi perbaikan manajemen risiko teknis dan operasional perkeretaapian di wilayah Jawa Barat.
“Tragedi di Stasiun Bekasi Timur ini adalah pukulan telak bagi transportasi publik kita. Saya menyampaikan duka mendalam, namun yang lebih penting adalah investigasi transparan mengapa dua rangkaian kereta bisa berada pada jalur yang sama di waktu bersamaan,” tegas Syahrir dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).
Syahrir menekankan bahwa penguatan Safety Management System (SMS) tidak bisa lagi ditunda. Ia merekomendasikan pelibatan lembaga independen untuk mengaudit protokol komunikasi antara pusat kendali kereta api (Occ) dengan petugas di lapangan guna memastikan tidak ada celah kesalahan manusia (human error) maupun malfungsi sistem yang terabaikan.
“Audit independen harus segera dilakukan. Kita perlu memastikan apakah ada prosedur yang dilewati atau memang ada kegagalan teknis pada sistem persinyalan kita yang sudah menua,” tambahnya.
Poin krusial yang disoroti adalah percepatan implementasi Automatic Train Protection (ATP). Menurut Syahrir, teknologi ini seharusnya menjadi standar wajib untuk mencegah benturan antar kereta secara otomatis melalui pengereman darurat jika terjadi pelanggaran sinyal, sehingga insiden serupa di Bekasi Timur tidak perlu terulang kembali.
“Teknologi ATP adalah harga mati untuk mencegah tabrakan antarkereta. Digitalisasi sinyal dan monitoring real-time berbasis GPS harus segera diakselerasi agar posisi setiap unit kereta terpantau tanpa margin kesalahan,” ujar Syahrir dengan nada serius.
Selain masalah teknis di jalur utama, Syahrir juga menyinggung kerentanan di perlintasan sebidang yang sering memicu kecelakaan fatal. Ia mendorong pemerintah daerah dan pusat berkolaborasi membangun flyover atau underpass di titik-titik krusial Jawa Barat guna memisahkan arus kendaraan dengan jalur kereta cepat maupun reguler.
“Penataan perlintasan sebidang dan pembangunan infrastruktur pendukung seperti flyover harus menjadi skala prioritas dalam anggaran tahun ini demi memutus rantai kecelakaan maut di jalur rel,” jelasnya.
Sebagai langkah terakhir, Syahrir menuntut peningkatan standar sertifikasi kompetensi SDM perkeretaapian dan penyesuaian jam kerja petugas untuk menghindari kelelahan ekstrem. Ia menegaskan bahwa anggaran daerah maupun pusat ke depan harus dialokasikan dengan filosofi safety first (utamakan keselamatan).
“Keamanan nyawa penumpang tidak bisa ditawar. Anggaran harus berbasis keselamatan; infrastruktur hebat tidak ada artinya jika sistem proteksi nyawa penggunanya masih rapuh,” pungkasnya. [amh]