BEKASI KOTA, POSBEKASI.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi longsor sampah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, merupakan milik Pemprov DKI Jakarta. Lokasi longsor berada di zona 4. Setiap hari ada sekitar 7 ribu ton sampah dibuang ke Bantargebang dari Jakarta, Senin (9/3/2026). Longsor terjadi pada Ahad, 8 Maret 2026 sekitar jam 14.30. Ketika longsor ada antrean truk sampah di bawah menuju titik buang.
“Laporan Tim SAR jumlah korban berhasil ditemukan meninggal ada empat orang. Korban ini adalah sopir truk dan pemilik warung di lokasi. Tim masih melakukan pencarian empat orang lagi yang dilaporkan hilang,” kata Pramono.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan insiden tragis tersebut dilaporkan menelan empat korban jiwa, yakni Enda Widayanti (25), Sumini (60), Dedie Sutrisno (22), dan Iwan Supriatin (40), yang tertimbun material longsoran sampah saat sedang beraktivitas di area tersebut.
“Ini harus menjadi pelajaran pahit bagi kita semua. Kita berduka atas musibah ini. Mudah-mudahan di bulan puasa ini almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat terbaik, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan,” ujar Hanif di lokasi kejadian, Ahad malam (8/3/2026).
Menanggapi besarnya volume sampah yang mencapai 8.000 ton per hari, Hanif menegaskan bahwa pola pengelolaan di Bantargebang harus diubah secara fundamental. Ia menginstruksikan agar ke depannya TPST tersebut hanya menerima sampah jenis anorganik, sementara sampah organik dan jenis lainnya wajib diselesaikan melalui pemilahan ketat sejak dari sumbernya di wilayah hulu.
“Kita pastikan secara gradual bahwa Bantargebang harus berubah. Ke depan hanya boleh sampah anorganik yang masuk, sisanya wajib dipilah,” tegasnya.
Hanif juga menyoroti kendala pada proyek percontohan di kawasan Rorotan, di mana fasilitas pengolahan belum mampu beroperasi optimal akibat sampah yang masuk masih dalam kondisi tercampur. Ia menekankan bahwa teknologi secanggih apa pun, termasuk Refuse Derived Fuel (RDF) yang bekerja sama dengan industri semen, tidak akan efektif jika kesadaran pemilahan sampah di tingkat daerah tidak berjalan.
“Mulai hari ini seluruh komponen daerah harus turun ke lapangan, lakukan pemilahan sampah dari hulu. Secanggih apa pun teknologinya, kuncinya tetap pemilahan sampah,” jelas Hanif.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengaktifkan operasi tanggap darurat dengan mengerahkan tim gabungan dari DLH, TNI (Yon Armed 7), BPBD, hingga Dinas Pemadam Kebakaran. Selain fokus pada penanganan korban, petugas di lapangan juga tengah berupaya melakukan stabilisasi area dan evakuasi terhadap tujuh truk sampah yang tertimbun material longsoran.
“Begitu kejadian dilaporkan, kami langsung mengaktifkan operasi tanggap darurat. Prioritas utama adalah keselamatan petugas, penanganan korban, serta percepatan evakuasi kendaraan yang tertimbun longsoran,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Pemprov DKI memastikan seluruh petugas Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) yang menjadi korban akan menerima santunan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, santunan sosial dan biaya pengobatan juga akan diberikan kepada korban terdampak lainnya, termasuk warga sipil dan pemulung yang berada di sekitar lokasi saat musibah terjadi.
“Serta akan diberikan santunan sosial bagi korban terdampak lainnya, termasuk pemilik warung dan pemulung yang bukan berstatus PJLP,” pungkas Asep.
Pewarta/Editor: Riki/Ismail Hasibuan