posBEKASI.com | Keniscayaan di era kontemporer dalam konteks politik, patron politik memilik dampak signifikan bagi seorang pemimpin.
Patron politik seperti yang disampaikan Moehler dalam jurnalnya “The Ethics of Political Patronage” sendiri merupakan konsep di mana seorang politisi atau pimpinan memberikan manfaat kepada individu maupun kelompok sebagai dispensasi atas dukungan politik, dan loyalitas untuk memperoleh jabatan tertentu.
Dalam konteks ini, patron politik mencakup pemberian bantuan anggaran, kontrak bisnis hingga pemberian pekerjaan yang tidak selalu berbasis pada meritokrasi.
Patron politik seringkali terlihat dalam konteks yang melibatkan struktural di dalamnya mulai dari negara bahkan organisasi mahasiswa. Hal ini mampu menciptakan dinamika kekuasaan yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan demokrasi.
Tertulis dalam jurnal “The Quest for Good Governance: How Societies Develop Control of Corruption” patron politik juga melibatkan berbagai prinsip demi menjaga integritas. Prinsip-prinsip yang termaktub didalamnya seperti transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan integritas.
Batasan etika dalam patron politik terlihat dari beberapa contoh di seluruh dunia, seperti Italia yang mengkritisi secara keras praktik patron politik karena menciptakan budaya korupsi dan ketidakadilan.
Kritik yang sama terjadi di AS, walaupun terdapat peraturan untuk mengurangi pengaruh uang dalam politik, sumbangan besar dari kelompok-kelompok kepentingan sering memicu kekhawatiran ketidakseimbangan kekuasaan dan pengaruh.
Kasus yang lebih relevan terlihat dari negara-negara berkembang, patron politik justru menciptakan dan memperkuat oligarki yang berimplikasi menghambat pembangunan demokrasi yang mapan.
Ditinjau melalui prinsip transparansi hubungan pemimpin dan pengikut harus transparan untuk mencegah penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan, hal ini agar terhindar dari conflict of interest.
Lalu, dalam prinsip keadilan imbalan yang diberikan harus bersifat objektif, tanpa diskriminasi atau favoritisme pemberian manfaat sehingga semua elemen merasa senang.
Selanjutnya, akuntabilitas pemimpin harus mempertanggung jawabkan setiap keputusan atas setiap keputusan.
Terakhir, integritas seorang pemimpin harus menghindari penggunaan kekuasaan untuk kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Karena, sejatinya praktik patron politik harus selaras dengan prinsip moral dan etika yang tinggi.
Akhirnya, harus kita sadari bersama dan merefleksikan diri bersama, bahwa praktik patron politik memiliki batasan etika yang sangat penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem politik untuk pembangunan demokrasi yang sehat.
Praktik patron politik ini harus didasari etika yang mumpuni, agar suara patron tidak seperti “Wahyu Tuhan” maupun “Sabda Nabi”, pemimpin dijadikan boneka terkungkung dalam jeruji abstrak akibat dibutakan kekuasaan, bahkan lupa siapa dan darimana dirinya.**
Penulis: Ikhlasul P Amal (Ketua Umum HMI Komisariat ISIP UNPAS 2022-2023)