POSBEKASI.com | BANDUNG – Badai PHK akhir-akhir ini marak di Tanah Air dan terus menjadi ‘momok mengerikan’ bagi para pekerja. Kondisi perekonomian global yang belum stabil menjadi pemicunya sehingga banyak perusahaan tidak sanggup meneruskan produktivitas usaha hingga harus lakukan hal ini.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melaporkan sepanjang 2022, tercatat sebanyak 25.114 tenaga kerja menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air. Dari jumlah tersebut, provinsi paling banyak berasal Jawa Barat sebesar 4.629 orang dengan persentase 18,43%.
Pandemi Covid-19 jadi salah satu penyebab utamanya, terus terjadi perlambatan ekonomi dunia yang menyebabkan berkurangnya permintaan produk padat karya kita.
Berbicara mengenai layoff tentunya tidak jauh dengan meningkatnya angka pengangguran. Saat ini, pengangguran masih menjadi salah satu masalah krusial di dunia. Terlebih ketika resesi ekonomi dan lonjakan inflasi mengancam.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini, rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5.85% pada tahun 2022. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu penurunan sebesar 0.53% atau 0.08% dari angka kumulatif.
Sementara itu, di Jawa Barat, rata-rata tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 8.33% pada tahun 2022. Angka tersebut turun 1.04% dari yang tahun sebelumnya sebesar 9.37%.
Kemudian jika dilihat berdasarkan tren provinsi di Indonesia, Jawa Barat menjadi provinsi dengan TPT tertinggi pada tahun 2022, yakni sebesar 8,33%. Posisinya diikuti oleh Banten dengan TPT sebesar 8,31%, dan Kepulauan Riau sebesar 8.13%.
Dilansir dari media wapresri.go.id, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah telah melakukan upaya strategis melalui program padat karya untuk menampung tenaga kerja yang ter-PHK itu. Lalu, adanya pendidikan keterampilan vokasi yang mengarah pada kewirausahaan. Serta, pemberian bantuan sosial.
Sementara di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan warganya yang terdampak layoff akan mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) yang akan dicairkan saat ada pengumuman resmi kondisi kedaruratan. Selain itu, Pemprov Jabar juga mengkampanyekan program belanja produk-produk lokal bagi mereka yang tidak terkena dampak PHK massal.[CNBC Indonesia]