Bekasi Online

Polisi Gulung Sindikat Pemalsu Surat Vaksinisasi

Kapolrestro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan memberi keterangan pers pengungkapan sindikat pemalsuan surat vaksinisasi dan Hasil swab Covid-19, di Mapolrestro Bekasi, Selasa (3/8/2021). [Posbekasi.com /IST]

POSBEKASI.COM | CIKARANG  – Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hendra Gunawan mengatakan pihaknya berhasil menggulung sindikat pemalsuan surat vaksin dan hasil swab test Covid-19, berinisial AI  pemilik fotokopi dan  HH karyawan fotokopi.

“Berdasarkan informasi dari masyarakat, pelaku AI yang beralamat di Jl. Raya Industri, Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, menyediakan jasa pembuatan kartu vaksin dan hasil pemeriksaan rapid antigen dan antibodi palsu,” kata Hendra didampingi Kasat Reskrim Andi Ondang, Kanit Krimsus AKP Ichwan, dan jajaran Satreskrim Polrestro Bekasi, saat memberikan keterangan pers di Mapolrestro Bekasi, Selasa (3/8/2021).

Hendra mengatakan tim opsnal mendatangi tempat itu guna melakukan serta klarifikasi informasi tersebut. Selanjutnya, didapati bahwa pelaku AI dan HH (karyawan) memiliki file scan dan softcopy dari kartu vaksin, dimana merupakan hasil pemeriksaan rapid antigen dan antibodi di dalam komputernya. Selanjutnya HH dan AI berikut barang bukti diamankan ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Pelaku membuat dokumen tersebut dengan cara, men-scan dokumen asli dari pelanggan lalu disimpan untuk kemudian diedit keterangan yang ada di dalamnya menggunakan photoshop dan dijual ke orang yang memerlukannya, atau mengubah waktu pembuatan dan masa berlaku yang tertera di surat hasil pemeriksaan rapid (antigen dan antibodi),” ungkapnya.

“Kegiatan jasa pembuatan kartu vaksin dan hasil pemeriksaan rapid antigen dan antibodi palsu tersebut dilakukan oleh AI dan HH sejak bulan Juni 2021,” tambahnya.

Menurut Hendra, tarif dari pembuatan dokumen tersebut sebesar Rp. 15.000- 25.000/lembar. Keuntngan yang sudah diperoleh selama ini sebesar Rp.240.000. “Pelaku bakal dijerat dengan Pasal 32 Jo pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 35 Jo pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 263 ayat 1 KUHPidana, Pasal 268 ayat 1 KUHPidana,” pungkasnya.[RIK]

BEKASI TOP