POSBEKASI.COM | BANDUNG – Pansus II DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan pembahasan lanjutan TPPAS Legok Nangka melakukan kunjungan lapangan ke lokasi di Nagrek, Jawa Barat. Kunjungan ini menindaklanjuti proyek TPPAS Legok Nangka yang harus beroperasi paling lambat pada tahun 2023 untuk mengakomodir sampah di 6 kabupaten/kota di sekitar Bandung Raya.
Ir. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc., selaku anggota pansus mengatakan bahwa pansus ini merupakan bentuk keseriusan DPRD Jawa Barat untuk mengawasi proyek ini. Karena ini merupakan program penting mengenai pengelolaan sampah yang sudah darurat di Bandung Raya dan sekitarnya.
“Kehadiran kami (Pansus II) merupakan hasil dari Rapat Paripurna yang lalu, guna menindaklanjuti proses lanjutan TPPAS Legok Nangka. Dihadiri 18 anggota dan didampingi Dinas Lingkungan Hidup, dan pengelola TPPAS,” kata Abdul Hadi Wijaya, Senin (17/5/2021).
KLIK: Komisi V: Dinkes Jabar Harus Optimalkan Anggaran RSUD untuk Layani Masyarakat
TPPAS Legok Nangka seluas 82.5 ha milik Pemprov Jawa Barat dan telah mengeluarkan dana Rp125 miliar merupakan proyek pengelolaan sampah terpadu menggantikan TPA Sarimurti di KBB yang sudah dalam kondisi darurat.
“Sesungguhnya realisasi proyek ini sangat mendesak. Ini cukup rumit. Karena harus ada persetujuan antara 6 DPRD Kab/Kota terkait (mengenai tipping fee) apalagi dengan komitmen kontrak 20 tahun. Kemudian juga mengenai bagaiman sampah ini bisa diolah menjadi listrik dan juga sumber energi, seperti briket dan lainnya yang kelak dibeli oleh industri,” ujarnya.
“Konsep awalnya memang untuk listrik, dan ketika dihitung oleh Badan Pengelolaan Sampah itu per tonnya sebesar Rp386.000 per ton sampah. Ini sangat mahal sekali. Kalau dihitung ini setara dengan 35% kapasitas fiskal Kota Bandung dan 25% Kota Cimahi Jadi kami masih melakukan proses lanjutan untuk evaluasi dan komunikasi dengan Kabupaten Kota, institusi terkait,” tambahnya.
Kunjungan ini merupakan bagian dari Pansus yang telah ditelurkan pada Rapat Paripurna sebelumnya.[POB]