Hadir dalam rapat Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Hendra Gunawan, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane, BBWS Cisadane, Perum Jasa Tirta (PJT) II DPA Seksi I dan Kepala PT KAI Daop I Jakarta yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi, Uju membahas mengenai persiapan Pekan Gotong Royong Bekasi Bebas Banjir yang akan dilaksanakan secara serentak, Sabtu (14/11/2020).
“Hari ini tindak lanjut, semoga actionnya segera bisa dilaksanakan. Perlu ada penanganan jangka panjang, menengah dan pendek. Ini harus disinergikan, program ini betul-betul sinergi bersama-sama. Kita harus berupaya,” harap Sekda.
Sekda menuturkan, pihaknya ingin sungai yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi dapat berfungsi dengan baik, mulai dari hulu maupun di bagian hilir.
“Mari kita maksimalkan, saling menguatkan, saling melengkapi dan bersinergi dengan program yang ada. Kita berkolaborasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kita ingin sungai berfungsi dengan baik, dari hulu sampai hilir agar terlihat progres tiap tahun bisa tuntas,” jelasnya.
Selain itu, Uju juga meminta terhadap bangunan liar (bangli) dan kawasan kumuh yang ada di masing-masing pemegang kewenangan wilayah, dapat ditertibkan sehingga fungsinya dapat lebih optimal.
“Ada action penertiban, khususnya yang menjadi bangunan liar yang menjadi penyakit masyarakat. Sungai yang besar yang ada di kita harus benar-benar kita perbaiki. Sungai sungai kita, kita kembalikan lagi fungsinya. Banyak orang tergantung pada air, jangan sampai terganggu,” ucapnya.
Sementara, Kepala Bidang BBWS Ciliwung-Cisadane, Jaya Sampurna menuturkan, sudah ada program penanganan banjir, baik yang permanen maupun yang darurat.
“Untuk yang darurat kita sudah siapkan alat berat beserta pompa. Lalu untuk yang permanennya, sudah kita siapkan. Saat ini sedang proses lelang,” terang Jaya.
Lebih lanjut, Rini Widowati, Assisten Manager Operational Unit Wilayah I, PJT II menerangkan, pihaknya telah melakukan pembersihan sampah dari saluran. Dirinya juga menegaskan, beberapa tahun terakhir, pihaknya sudah tidak lagi mengeluarkan Surat Izin Pengelolaan Lahan (SIPL).
“Dulu SIPLS ini diterbitkan untuk pengamanan lahan. Hanya pengakuan terhadap aset, agar tidak diserobot, untuk pengakuan lahan, itu dulu. Kebanyakan dari tahun-tahun lama. Setelahnya kesini, kami sudah tidak menerbitkan lagi. SIPLS yang bertebaran ini, kemungkinan untuk dulu untuk pengamanan dan sudah habis masa berlakunya,” tandasnya.[JAL]