DPRD Kabupaten Bogor Studi Banding Pelayanan Publik, Pemkot Bekasi Rancang Gerai Nikah Masa Pandemi

DPRD Kabupaten Bogor studi banding Mall Pelayanan Publik massa pandemi di Pemko Bekasi, Selasa (13/10/2020).[POSBEKASI.COM/IST]

POSBEKASI.COM | BEKASI – Komisi I DPRD Kabupaten Bogor melakukan kunjungan kerja dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan studi banding terkait proses pelaksanaan pelayanan publik (perijinan) masa pandemi di Pemkot Bekasi.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman menjelaskan kedatangan mereka bermaksud ingin melihat dan berkonsultasi mengenai Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kota Bekasi.

“Karena adanya Covid-19 kami hanya akan melakukan tanya jawab maupun diskusi terkait inovasi pelayanan dari Pemkot Bekasi semasa pandemi ini,” kata Usep, Selasa (13/10/2020).

Sebelumnya telah diinformasikan bahwa tamu luar daerah yang mau berkunjung di Kota Bekasi harus melalui rapid test terlebih dahulu karena sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

Bergantian pada acara yang sama mewakili Kepala Dinas DPMPT-SP Kota Bekasi karena berhalangan hadir menemani Kepala Daerah, Kabid pengelolaan data DPM PTSP, Tati Hartati bersama Kasie dan jajarannya serta Kasubag. FHUM-KD, Herman.

Tati Hartati memaparkan mengenai beberapa pelayanan yang telah dibuat oleh DPMPT-SP diantaranya Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP)

“Pemilihan posisi MPP dan GPP mempertimbangkan dengan cakupan wilayah yang dijangkau, sehingga hampir seluruh masyarakat Kota tidak perlu jauh-jauh ke Dinas selain itu sudah dilengkapi juga dengan proses pelayanan dari beberapa dinas terkait,” kata Tati.

Pemilihan Mall yang kurang diminati sebagai MPP, diharapkan bisa meningkatkan perekonomian Mall tersebut.

“Aaat ini, DPMPT-SP Kota Bekasi sedang melakukan renovasi di Mall Pelayanan Publik diharapkan pekerjaan akan selesai akhir November 2020,” ujarnya

Proses renovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan diantaranya ; perijinan online (silat), one day service, digital signature (ttd digital), simp lokasi perijinan, aplikasi terintegrasi dengan dinas teknis, integrasi pelayanan online single sub mission (oss).

Tati mengungkapkan tentang rencana dibuatnya pelayanan gerai nikah bagi para pasangan yang ingin menikah.[ISH]

POSBEKASI.COM | BEKASI – Komisi I DPRD Kabupaten Bogor melakukan kunjungan kerja dalam rangka koordinasi, konsultasi, dan studi banding terkait proses pelaksanaan pelayanan publik (perijinan) masa pandemi di Pemkot Bekasi.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman menjelaskan kedatangan mereka bermaksud ingin melihat dan berkonsultasi mengenai Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kota Bekasi.

“Karena adanya Covid-19 kami hanya akan melakukan tanya jawab maupun diskusi terkait inovasi pelayanan dari Pemkot Bekasi semasa pandemi ini,” kata Usep, Selasa (13/10/2020).

Sebelumnya telah diinformasikan bahwa tamu luar daerah yang mau berkunjung di Kota Bekasi harus melalui rapid test terlebih dahulu karena sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

Bergantian pada acara yang sama mewakili Kepala Dinas DPMPT-SP Kota Bekasi karena berhalangan hadir menemani Kepala Daerah, Kabid pengelolaan data DPM PTSP, Tati Hartati bersama Kasie dan jajarannya serta Kasubag. FHUM-KD, Herman.

Tati Hartati memaparkan mengenai beberapa pelayanan yang telah dibuat oleh DPMPT-SP diantaranya Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Gerai Pelayanan Publik (GPP)

“Pemilihan posisi MPP dan GPP mempertimbangkan dengan cakupan wilayah yang dijangkau, sehingga hampir seluruh masyarakat Kota tidak perlu jauh-jauh ke Dinas selain itu sudah dilengkapi juga dengan proses pelayanan dari beberapa dinas terkait,” kata Tati.

Pemilihan Mall yang kurang diminati sebagai MPP, diharapkan bisa meningkatkan perekonomian Mall tersebut.

“Aaat ini, DPMPT-SP Kota Bekasi sedang melakukan renovasi di Mall Pelayanan Publik diharapkan pekerjaan akan selesai akhir November 2020,” ujarnya

Proses renovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan diantaranya ; perijinan online (silat), one day service, digital signature (ttd digital), simp lokasi perijinan, aplikasi terintegrasi dengan dinas teknis, integrasi pelayanan online single sub mission (oss).

“Tentang rencana dibuatnya pelayanan gerai nikah bagi para pasangan yang ingin menikah,” ungkap Tati.[ISH]

Pin It

Comments are closed.