Karena itu, koordinasi lintas instansi sangat diperlukan mengingat kasus demi kasus yang didalami bermula dari perkenalan korban dengan pelaku dari media sosial.
“Tentunya kita berharap agar raperda yang sedang kita bahas dapat pula mengakomodir kasus seperti ini,’’ ujar Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Jawa Barat Sri Rahayu Agustina di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung , Senin (29/6/2020).
Sri mengharapkan kasus trafficking dapat ditekan dengan lahirnya raperda PPA ini. Terlebih dengan adanya raperda ini juga Pansus IV mendorong agar memberdayakan ekonomi kerakyatan.
Pasalnya lanjut Sri, korban pelecehan dan kekerasan seksual secara sosial akan di diskriminatif oleh lingkungannya sendiri. Sehingga negara harus hadir dalam bentuk kebijakan baik itu dengan melibatkan stakeholder melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)nya maupun dengan bantuan dari pemerintah daerah.
“Kuncinya bagaimana masyarakat bisa terlepas dari masalah ekonomi, membangun dengan mitra untuk mengatasi masalah ekonomi ini agar masyarakat bisa terbantu,” katanya.[POB]