Dua Nama Wabup Rekomendasi DPP Golkar Diserahkan ke Bupati Bekasi

Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bekasi, H Kardin menyerahkan rekomendasi DPP Partai Golkar pergantian antar waktu Wakil Bupati Bekasi kepada Bupati Bekasi, H Eka Supria Atmaja di Kantor Bupati, Komplek Pemkab Bekasi, Senin (9/3/2020). [POSBEKASI.COM/IST]

POSBEKASI.COM | CIKARANG – Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Bekasi, Asep Surya Atmaja menyerahkan rekomendasi DPP Partai Golkar prihal pergantian antar waktu Wakil Bupati Bekasi kepada Bupati Bekasi, H Eka Supria Atmaja di Kantor Bupati, Komplek Pemkab Bekasi, Senin (9/3/2020).

Munculnya rekomendasi nama baru kata Asep, secara otomatis surat rekomendasi yang lama tidak berlaku.

“Dengan adanya surat rekomendasi yang baru ini, berarti surat yang lama sudah tidak berlaku lagi. Kemudian, kami nantinya juga akan berkirim surat ke Ketua DPRD dan Ketua Panlih untuk menarik surat rekomendasi Wakil Bupati Bekasi dari Partai Golkar dalam kepanitiaan Panlih,” kata Asep.

Dikatakannya surat dari DPP Partai Golkar yang berisikan rekomendasi Wakil Bupati Bekasi tersebut ditandatangani Ketua Umum, Airlangga Hartanto dan Sekretaris Jenderal, Lodewijk F. Paulus.

“Dalam Surat bernomor B-14/Golkar/II/2020 DPP merekomendasikan Tuti Nurcholifah Yasin dan Moch. Dahim Arisi, untuk diajukan ke Panlih,” ungkapnya.

Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja berjanji mengajak partai koalisi untuk duduk bersama untuk menyamakan persepsi mengenai rekomendasi Wakil Bupati Bekasi, sebab sejauh ini nama yang direkomendasikan partai koalisi berbeda-beda.

“Saya kedatangan Fraksi Partai Golkar beserta sesepuh Partai Golkar yang memberikan rekomendasi atas pemilihan calon Wakil Bupati Bekasi dari Partai Golkar. Selanjutnya tentu saja, saya akan mengkomunikasikan dengan partai koalisi untuk menyamakan persepsi terhadap dua nama calon wakil bupati dari partai pengusung dua nama yang sama,” terangnya.

Eka yang sebelumnya Wabup menggantikan Neneng Hasanah Yasin pasca terjaring OTT KPK terkait suap mega proyek Meikarta, berharap dengan diberikannya rekomendasi tersebut permasalahan wakil bupati cepat selesai selanjutnya diadakan pemilihan dan hasilnya putra putri terbaik mendampingi dirinya.

“Saya ingin proses ini cepat selesai dan kalau sudah kumpul semua saya yang antar. Sesuai amanat undang-undang 10 tahun 2016 pasal 126 ayat 2,” ucapnya. [RIK/SFN]

Pin It

Comments are closed.