Dimana Pemerintah Kabupaten Karawang menandatangani dana hibah Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) tahun 2020 ,untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp97,9 miliar.
“Dari jumlah anggaran tersebut, untuk KPU sebesar Rp74, 6 miliar, sementara untuk Bawaslu sebesar Rp23, 3 miliar,” kata Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana saat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Ketua KPU Miftah Farid dan Ketua Bawaslu di Plaza Pemda Karawang, Selasa (1/10/2019).
Bupati berharap KPU dan Bawaslu anggaran tersebut dapat digunakan dengan baik untuk kebutuhan Pilkada 2020 nanti.
Sementara, Ketua KPU Karawang Miftah Farid mengatakan dengan ditandatanganinya NPHD maka penyelenggaraan Pilkada Karawang sudah dapat dipastikan akan terlaksana tahun 2020.
Mulai 1 Oktober 2019 ini tahapan Pilkada Karawang sudah mulai dilaksanakan hingga digelarnya pemilihan bupati dan wakil bupati Karawang tahun 2020.
“Hari ini seluruh KPU melakukan lounching untuk daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Karawang sudah bisa dipastikan akan melaksanakan semua tahapan Pilkada dimulai sejak hari ini,” kata Miftah Farid.
Menurut Fitah Farid dengan anggaran yang diterima KPU dari Pemkab Karawang dia berharap seluruh tahapan Pilkada dapat berjalan efektif dan efesien. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan yang dilaksanakan oleh KPU Karawang.
“Kita harapakan partisipasi masyarakat termasuk juga pers untuk mensukseskan Pilkada ini.” katanya.
Dana Rutilahu
Pemkab Karawang menyediakan anggaran 2019 untuk perbaiki 1.200 Rutilahu sebesar Rp50,6 miliar. Dibandingkan dana Pilkada Karawang 2020, mencapai hampir dua kali dari anggaran Rutilahu.
“Ini program lanjutan kita dari RPJMD selama lima tahun kita targetkan bisa membangun 6.400 unit rutilahu. Tahun sebelumnya kita sudah membangun 2.800 unit dan sisanya sebanyak 3.600 unit akan kita bangun hingga tiga tahun ke depan dan setiap tahunnya 1.200 unit. Jadi saya optimis terget kita akan tercapai sesuai dengan program yang direncanakan,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Karawang Ramon Wibawa Laksana, pada Selasa 5 Februari 2019 lalu.
Pemkab menganggarkan Rp47 juta untuk setiap unit Rutilahu, pemerataan setiap desa hanya boleh mengajukan paling banyak empat orang warganya.[DIN/POB]