Bekasi Online

Ahli Waris Mayjen (Purn) Kartoyo Punya Bukti Otentik, Tanah “Dicaplok” Pembangunan Tol Cibitung-Cilincing Terhambat

Ahli waris  Mayjend TNI (Purn) Kartoyo dirikan plank kepemilikan tanah seluas 4.250 m2 di Marunda, Jakarta Utara, yang kini menjadi sengketa untuk pembebasan proyek Tol Cibitung-Cilincing.[Dok. Darmawan Rachmantoyo]
POSBEKASI.COM | JAKARTA – Tanah milik almarhum Mayor Jenderal TNI (Purn) Kartoyo yang terkena pembebasan lahan pembangunan proyek strategis Nasional, Jalan Tol Cibitung – Cilincing “dicaplok” orang yang mengaku memiliki tanah seluas 4.250 m2 senilai Rp6 miliar.

“Pengakuan yang tidak berdasar dari seseorang berinisial M bin K itu tidak dapat menunjukkan bukti fisik surat atau dokumen asli kepemilikan tanah di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Akibatnya lahan yang seyogyanya sudah dibebaskan pihak BPN untuk pembangunan Tol Cibitung – Cilincing terhambat, hingga kini BPN yang sudah dua kali melakukan pertemuan dengan M bin K yang mengaku sebagai pemilik lahan 4.250 m2 itu belum bisa menunjukan bukti dokumen yang sah,” kata ahli waris Mayjen TNI (Purn) Kartoyo, Darmawan Rachmantoyo dalam keterangan tertulisnya diterima Posbeksi.com, Kamis (25/7/2019).

Menurut Darmawan, pihaknya sebagai ahli waris semula sama sekali tidak tahu lahan peninggalan orangtuanya itu akan dijual untuk pembebasan Tol Cibitung-Cilincing.

“Kami baru mengetauhi kalau tanah milik ayah kami menjadi objek pembebasan jalan tol yang diakui M bin K sebagai miliknya, namun semua bukti otentik baik surat maupun dokumen yang sah ada pada kami sebagai ahli waris Mayjen TNI (Purn) Kartoyo sebagai pemilik yang dibeli almarhum pada 11 Februari 1991,” kata Darmawan.

Darmawan menceritakan awal mula ayahnya membeli tanah milik Haji Main. “Haji Main menjualnya kepada Mayjend TNI (Purn) Kartoyo dan Letda CPM (Purn) Machmud. Hal ini dibuktikan dengan bukti otentik berupa Surat AJB no: 64/JB/MA/1991 luas 4250 meter atas nama May.Jend TNI (Purn) Kartoyo, dan Surat AJB no: 65/JB/MA/1991 luas 4070 meter atas nama Machmud. Kedua AJB itu juga dilengkap dengan nomor surat Girik C yang tercatat di buku letter C Kelurahan Marunda,” ungkapnya.

Selain memiliki dan bisa menunjukkan surat tanah yang sah, dengan gamblang pula Darmawan Rachmantoyo menceritakan riwayat orangtuanya membeli lahan tersebut.

“Mayjend TNI (Purn) Kartoyo dan Letda CPM (Purn) Machmud sama-sama bertugas di Pusat Polisi Militer ABRI saat masih aktif militer. Kegiatan pembelian pada tahun 1991 tersebut dilaksanakan Machmud dan Mansyur. Setelah pembelian, Mansyur ditunjuk sebagai penjaga lokasi tanah. Oleh Mansyur menugaskan saudara Romlih untuk menjaga fisik tanah,” kata Darmawan.

Menurut Darmawan, Surat Kelurahan Marunda No. 178/1.711.1 Tanggal 14 Juli 2010, pengakuan Mirah bin Kirin atas Girik C Nomor 209 persil 28 S II, dinyatakan tidak ada/tidak tercatat dalam daftar buku C Kelurahan Marunda.

Berbeda dengang pengakuan Mirah bin Kirin kata Darmaman, surat yang ada ditangan ahli waris Mayjend TNI (Purn) Kartoyo hingga kini masih tercatat di buku C Kelurahan Marunda.

“Surat Kelurahan Marunda sampai kini masih tercatat di buku letter C Kelurahan Marunda dan masih dikuasai pihak/ahli waris Mayjend TNI (Purn) Kartoyo,” kata Darmawan.

Anehnya lanjut Darmawan, setelah kabar ada pembebasan tanah untuk jalan Tol Cibitung-Cilincing tahun 2018 tanpa sepengetahuan ahli waris, Mirah bin Kirin mengaku tanah miilik Mayjen TNI (Purn) Kartoyo merupakan tanahnya dengan menunjukkan surat Girik C no. 209, Persil 20a SII dengan luas 12.300 m2 atas dasar Surat Keterangan Kepala Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Nomor 598/120/AG/V/2018 tanggal 29 Mei 2018 ditujukan kepada Kepala Kelurahan Marunda, Cilincing, Jawa Barat.

“Surat Keterangan Lurah Marunda nomor 225/1.711.1/2018 menyatakan bahwa girik C no. 209, Persil 20a SII dengan luas 12.300 meter persegi yang diakui Mirah bin Kirin tidak tercatat pada letter C Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara,” katanya.

Pada 8 Agustus 2018, Darmawan mengajukan permohonan klarifikasin ke Kelurahan Marunda terhadap Surat AJB no: 64/JB/MA/1991 luas 4250 meter dan surat Girik C atas nama Mayjend TNI (Purn) Kartoyo. “Tapi, permohonan klarifikasi tersebut belum pernah terlaksanakan dengan tuntas oleh Kelurahan Marunda,” katanya.

Sebelumnya, Darmawan mendapatkan informasi bahwa tanah Mirah Bin Kirin surat Girik C no. 209, Persil 20a SII dengan luas 12.300 m2 masuk dalam daftar BPN Jakarta Utara untuk pembebasan tanah proyek Tol Cibitung – Cilincing.

Kemudian, Darmawan mengajukan surat keberatan kepada BPN Jakarta Utara melalui Surat LBH Metropolitan No. 047/LBH-M/XII/18 pada 13 Desember 2018.

“Padahal sudah jelas, Surat Kepala Desa Segaramakmur nomor: 598/103/AG, tanggal 18 juni 2019 mencabut keterangan Kepala Desa Segaramakmur perihal tanah Mirah bin Kirin Girik C no. 209, Persil 20a SII dengan luas 12.300 m2 yang kemudian diteruskan dikembalikan kepada Kelurahan Marunda, Ciincing, Jakarta Utara. Artinya, surat Giri yang dipegang dan diakui Mirah tidak diakui Kelurahan karena memang tidak tercatat dalam buku atatu leter C di Kelurahan Marunda,” ucapnya.

Darmawan menyatakan, pada 16 Juli 2019, Kepala BPN Jakarta Utara melalui surat no: 277/PPT/Und-31.72-300.5/VII/2019 mengundang ahli waris Mayjend TNI (Purn) Kartoyo untuk hadir pada 18 Juli 2019, membahas hasil mediasi sengketa tanah untuk keperluan pembebasan lahan Tol Cibitug-Cilincing.

“Kami menghadiri rapat pembahasan sengketa tanah jalan Tol Cibitung-Cilincing tersebut. Kami mengajukan pertanyaan kepada pimpinan rapat, bahwa kami tidak pernah diundang oleh BPN dalam rapat mediasi 2 kali sebelumnya. Sehingga kami tidak mengerti permasalahan yang ada secara menyeluruh. Dan menjelaskan bahwa Mirah Bin Kirin sudah dinyatakan tidak pernah terdaftar dalam buku C kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara sesuai beberapa keterangan dan penjelasan Lurah Marunda sejak tahun 2013,” kata Darmawan.

“Oleh pimpinan rapat BPN sama sekali tidak dapat memberikan jawaban pada  Darmawan Rachmantoyo sebagai ahli waris. Bahkan pimpinan rapat BPN menyuruh wakil kelurahan Marunda untuk menjawab, Tetapi wakil Kelurahan Marunda tidak juga dapat menjawabnya. Akhirnya pimpinan rapat BPN memberikan 2 pilihan yaitu, berdamai atau sengketa ke pengadilan melawan Mirah bin Kirin dan Romlih, dengan waktu 1 minggu yakni sampai tanggal 25 Juli 2019 untuk memberikan jawaban,” kata Darmawan.

Kemudian, pada 19 Juli 2019, Darmawan meminta klarifikasi kepada Kelurahan Marunda dan meminta untuk mencabut surat keterangan lurah marunda perihal tanah Mirah Bin Kirin atas dasar surat pencabutan/pembatalan Kepala Desa Segaramakmur, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya, 22 Juli 2018, Darmawan beserta kuasa hukumnya hadir dalam rapat di BPN Jakarta Utara yang dipimpin Kepala Seksi Sengketa Tanah untuk membahas permasalahan.

“Oleh Kepala Seksi Sengketa Tanah BPN Jakarta Utara, mengatakan bahwa rapat ini hanya membutuhkan sikap berdamai atau sengketa. Kami tidak diberi untuk membela, berargumentasi melalui verifikasi data tanah terhadap bukti-bukti atas hak tanah kami. Kami merasa terintimidasi karena hanya diberikan 2 pilihan oleh BPN Jakarta Utara untuk berdamai atau sengketa tanpa ada fasilitasi mediasi dan verifikasi,” ungkap Darmawan.

Setelah rapat lanjut Darmawan, memberikan penawaran perdamaian tertulis (yang diketahui oleh BPN Jakarta Utara) kepada pihak Mirah Bin Kirin dan pihak Romlih. Namun, 23 Juli 2018, kuasa hukum Mirah bin Kirin menolak secara lisan perihal penawaran perdamaian yang diusulkan.

“Sampai disitu, kami tetap berkeyakinan bahwa tanah Mayjend TNI (Purn) Kartoyo adalah benar apa adanya, dan memiliki bukti surat maupun dokumen yang otentik, sehingga tidak boleh ada yang lain mengklaim apa lagi sampai mengaku dan menjual tanah milik orangtua kami selain kami sebagai ahli waris alhmarhum,” ucap Darmawan.[REL]

BEKASI TOP