DPRD Minta BPSK Harus Perbanyak Sosialisasi Kepada Masyarakat

Komisi II DPRD Jabar saat melakukan kunjungan kerja ke BPSK Kota Tasikmalaya, Kamis 14 Maret 2019.[IST]

POSBEKASI.COM | TASIKMALAYA – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan serta melakukan pengawasan terhadap pencantuman Klausula Baku.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Didi Sukardi mengatakan saat ini telah ada 17 BPSK diseluruh wilayah Jawa Barat.

Sebagai badan yang melindungi hak-hak konsumen, DPRD Jawa Barat lanjut Didi, akan terus mendukung badan ini untuk terus memberikan perlindungan konsumen diseluruh wilayah Jawa Barat.

“Kendala saat ini adalah keterbatasan anggaran sehingga tidak ada anggaran untuk sosialisasi, oleh karena itu kita akan mendorong agar BPSK semakin dekat dan dikenal oleh konsumen,” ujar Didi disela kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tasikmalaya, Kamis 14 Maret 2019.

KLIK : DPRD Jabar Dukung Pemprov Lahirkan Raperda RP3KP

Didi menambahkan setiap tahun angka pengaduan konsumen ke BPSK Kota Tasikmalaya ini terus meningkat. “Problemnya belum seluruh konsumen di Jawa Barat yang jumlahnya jutaan orang mengetahui keberadaan lembaga ini sehingga tidak melakukan pengaduan ketika mereka dirugikan,” tegas Didi.

Didi berharap kedepan BPSK bisa berperan optimal dalam memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha sehingga menjadikan konsumen Jawa Barat yang cerdas dan mandiri.

Ketua BPSK Kota Tasikmalaya Tessy Ekawati mengatakan pengaduan sengketa konsumen setiap tahun terus bertambah akibat dari meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak konsumen.

“Pada Tahun 2018 ada 32 pengaduan karena majelis vakum selama 7 bulan menunggu keputusan pengangkatan majelis baru, ditahun-tahun sebelumnya statistiknya sampai seratus pengaduan pertahun,” jelas Tessy.

Tessy menambahkan hingga pertengahan Maret tahun 2019 ini sudah ada 22 pengaduan sengketa konsumen kepada pihaknya. Ia berharap masyarakat bisa lebih memahami Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen agar tercipta alam usaha yang lebih baik dan kondusif.[REL/POB]

Pin It