Biar Tak Jadi Bancakan, Masyarakat Perlu Awasi Proyek Iinfrastruktur di Bekasi

 

Ilustrasi

POSBEKASI.COM | KABUPATEN BEKASI – Masyarakat meminta Plt Bupati Bekasi, Eka Supriatmaja, transparan dalam anggaran dan juga lelang proyek pembangunan nfrastruktur pendidikan.

“Plt Bupati Bekasi harus transparan menggunakan anggaran APBD untuk infrastruktur pendidikan, termasuk penujukan atau lelang proyekperlu pengawasan dari masyarakat,” ungkap Salman salah seorang warga Cikarang terkait rencana Pemkab Bekasi membangun dan renovasi ribuan bangunan sekolah untuk tahun 2019,  kepada Posbekasi.com, Kamis 14 Februari 2019.

Salman mngajak komponen masyarakat untuk mengawasi  anggaran pembangunan yang menggunakan APBD.

“Ini perlu mendapat perhatian kita bersama, agar proyek–prpyek yang dianggarkan melalui APBD tidak menjadi bancakan orang-orang tertentu yang mendapat proyek, hingga terjadi kebocoran atau korupsi dalam proyek-proyek infrastruktur,” ungkap Salman.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Eka Supriatmaja, mengatakan banyaknya bangunan sekolah yang rusak menjadi prioritas utama pembangunan infrastruktur pendidikan untuk tahun 2019.

“Apalagi kita kemarin sudah mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tiap Kecamatan, di himbau kepada tim Bappeda yang mengikuti Musrenbang agar masalah sekolah yang rusak benar-benar di perhatikan dan jangan sampai salah sasaran ,” kata Eka seperti dikutip dari laman humas. bekasikab.go.id, Kamis 14 Februari 2019.

KLIK : Waduh! Kades dan Staf Jadi Tersangka Pemalsuan Surat Pemakaman Mbah Wardi Senilai Rp16 M

Sebelum Bupati Bekasi non aktif, Neneng Hasanah Yasin, dipenjara sempat mengungkapkan di 2019 akan membangun sekitar 700 sekolah SD. Namun, soal jumlah data itu bakal bertambah atau tidak, Eka Supriatmaja meminta dilakukan kembali krosecek ulang (pendataan).

“Pada intinya Pemkab Bekasi akan memperbaiki sekolah-sekolah yang tidak layak, dan kemarin juga ada beberapa sekolah yang di pantau memang membutuhkan banyak biaya dan mungkin juga karena APBD kita yang terbatas namun akan tetap kita upayakan apabila memang sifatnya Urgent,” kata Ekq.

Eka menginginkan tidak ada lagi persoalan sekolah di Kabupaten Bekasi yang tidak mendapatkan sentuhan perbaikan insfratruktur. Apalagi mengingat kondisi iklim yang sekarang sedang tidak bersahabat seperti ini di khawatirkan malah terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

“Pemkab tetap akan memperbaiki sekolah yang kondisinya dianggap sudah sangat tidak layak digunakan untuk proses belajar mengajar. Secepatnya dilakukan perbaikan menyeluruh agar siswa di seluruh sekolah dapat belajar dengan tenang dan nyaman,” katanya.

Sementara, masyarakat meminta  Plt Bupati Bekasi transparan dalam anggaran dan juga lelang proyek pembangunan nfrastruktur.

“Plt harus transparan menggunakan anggaran APBD untuk infrastruktur pendidikan, termasuk penujukan atau lelang proyek harus transparan. ini perlu diawasi masyarakat agar tidak menjadi bamcakan hingga terjadi kebocoran atau korupsi dalam proyek-proyek infrastruktur,” ungkap Salman salah seorang warga Cikarang kepada Posbekasi.com, Kamis 14 Februari 2019.[MIN/POB]

Pin It

Comments are closed.