Upaya meningkatkan ekonomi pesantren dan para santri itu juga meningkatkan petani muda, sesuai dengn program yang sudah diluncurkan seminggu yang lalu adalah One Village One Company.
“Program-program ini dipersiapkan untuk menjadikan desa-desa di Jabar menjadi desa yang produktif dan mandiri secara ekonomi, dan mengedukasi para warga desa menjadi kreatif dan inovatif,” kata Sekda Jabar Iwa dalam acara Launching Program Santripreneur dan Petani Muda bersama Menteri Koordinator Perekonomian, di Pondok Pesantren Pemberdayaan Umat, Desa Cibuntu, Ciampea, Kabupaten Bogor, Rabu 26 Desember 2018.
Nantinya, santri dalam salah satu perannya adalah sebagai Agent of Change. Menjadi pengubah dan katalisator dalam pembangunan bangsa ke arah yang lebih baik dan menjadikan sumber daya manusia Indonesia bisa bersaing dan berkompetisi dengan bangsa lain.
Jabar merupakan provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia, tahun 2017 jumlah penduduk mencapai 48 juta jiwa. Sedangkan jumlah pesantren di Jabar mencapai 8.428, dengan jumlah kyai/guru/ustad sebanyak 58.699 orang dan jumlah santri sebanyak 783.248 orang.
Jumlah tersebut menjadi tidak seimbang seiring terus berkurangnya jumlah petani setiap tahun. Berdasarkan survey Sosial Ekonomi Nasional tahun 2017, selama kurun waktu 2013-2017 rumah tangga petani mengalami penurunan sebanyak 3,31% per tahun. Hal ini disebabkan para petani mulai beralih dari sektor pertanian ke sektor non pertanian dan anak petani tidak ada yang mau jadi petani.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan kolaborasi dengan pondok pesantren dan organisasi berbasis keagamaan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya pengurangan ketimpangan. Pasalnya, lembaga berbasis keagamaan telah mengakar kuat di tengah masyarakat terutama di wilayah perdesaan. Data menyebutkan, ada sekitar 28 ribu pondok pesantren di seluruh Indonesia dengan jumlah santri lebih dari 4 juta orang.
“Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengembangkan Program Kemitraan Ekonomi Umat. Program ini merupakan implementasi dan tindak lanjut dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan Kongres Ekonomi Umat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI),” kata Darmin.[DIN/POB]