Bahkan, pembebasan lahan yang masih belum tuntas terus dilakukan karena sebelum akhir tahun 2018 jalur Kalimalang harus sudah bisa dipergunakan dua jalur.
Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan (DPRPP), Kabupaten Bekasi, Danial Firdaus, mengungkapkan pembebasan lahan di jalur Kalimalang yang belum rampung karena masih menunggu hasil pengukuran serta perhitungan nilai ganti rugi yang dilakukan tim apreisal bersama Badan Pertananahan Kabupaten Bekasi.
KLIK : Antisipasi Darurat Pangan, Pemkab Bekasi Tambah Cadangan Beras
“Saat masih ada sekitar 3,5 km lagi lahan di jalur Kalimalang yang akan dibebaskan dari mulai cibitung sampai tambun,” ungkapnya, Senin 3 September 2018.
Menurut Danial, pihaknya juga masih harus menunggu hasil pengukuran serta pembebasan lahan yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Bekasi. Dalam ranah pengukuran dan perhitungan nilai ganti rugi yang jelas menjadi kewenangan dari BPN bersama tim apreisal, karena semua sudah ada tupoksi nya masing-masing dan tidak mencampuri yang bukan menjadi kewenangannya.
Pembebasan lahan sepanjang 3.5 km dari Cibitung sampai Tambun, sudah dianggarkan biaya sebesar Rp19 miliar dari APBD murni tahun 2018 yang dipergunakan untuk membayar ganti rugi lahan milik warga untuk percepatan pembangunan dua jalur Kalimalang.
KLIK : Polisi Tetapkan Tersangka Anarkis Perusak Kantor Desa Cibarusah
“Tahun 2018 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp19 miliar dalam APBD murni untuk pembebasan lahan di Kalimalang,” ucapnya.
Ditambahkannya, nilai ganti rugi tergantung dari hasil tim apreisal, pihaknya akan membayar besaran ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya di bebaskan sesuai dengan nilai perhitungan yang telah di hitung.
“Nilai perhitungan besaran ganti rugi tergantung dari tim apresial yang merumuskannya,” tambahnya.[MIN/POB]