
posbekasi.com, Kota Bekasi – “Kalkulasi Partai, Sinyal Sugiono, dan Masa Depan Kekuasaan Prabowo”.
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka sebuah babak baru dalam dinamika politik nasional. Namun, di balik proses konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, terdapat fenomena politik yang justru lebih menarik untuk diperhatikan: mengapa partai-partai politik pendukung pemerintah tidak berlomba-lomba mengajukan kader terbaiknya untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto?
Dalam politik Indonesia, jabatan Wakil Presiden bukanlah jabatan biasa. Ia merupakan posisi tertinggi kedua dalam struktur pemerintahan, memiliki legitimasi konstitusional, dan secara politik dapat menjadi modal penting bagi perjalanan seseorang maupun partai yang menaunginya.
Karena itu, ketika sejumlah partai justru menyatakan tidak mengajukan kader dan menyerahkan keputusan kepada Presiden, publik patut bertanya: apakah ini semata-mata bentuk penghormatan terhadap konstitusi, atau terdapat kalkulasi kekuasaan yang lebih dalam?
Pertanyaan tersebut semakin menarik setelah nama Sugiono, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mulai disebut dalam pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran. Di sinilah dinamika politik tersebut perlu dibaca lebih jauh.
Ketika partai memilih tidak berebut kekuasaan
Sejumlah pimpinan partai politik telah menyampaikan sikap yang relatif seragam.
Demokrat melalui Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan tidak mengajukan nama. PAN juga menyampaikan akan menyerahkan pilihan kepada Prabowo. PKB menyatakan tidak sedang mengusulkan kadernya, sementara Golkar belum menetapkan nama yang akan didorong.
Sikap tersebut memiliki dasar konstitusional. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, kewenangan formal pengusulan memang berada di tangan Presiden, bukan partai politik. Namun, fakta bahwa partai-partai koalisi tidak secara terbuka mendorong kadernya tetap menyisakan pertanyaan politik.
Bukankah jabatan tersebut merupakan kesempatan strategis untuk memperkuat posisi partai dalam pemerintahan?
Salah satu penjelasannya mungkin terletak pada perhitungan mengenai biaya politik dari sebuah kekuasaan.
Menjadi Wakil Presiden tidak selalu berarti partai memperoleh keuntungan elektoral. Sebaliknya, kader yang masuk ke dalam pemerintahan berpotensi membawa partainya ikut menanggung konsekuensi atas seluruh kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan yang tidak sepenuhnya berasal dari gagasan partai tersebut.
Jika pemerintahan memperoleh apresiasi publik, partai tentu berpeluang mendapatkan manfaat politik. Namun, apabila pemerintah menghadapi persoalan ekonomi, ketidakpuasan masyarakat, atau kebijakan yang kontroversial, partai yang kadernya berada di pusat pemerintahan juga dapat ikut menanggung beban persepsi publik.
Dalam konteks ini, jabatan tinggi tidak otomatis menghasilkan keuntungan elektoral. Ada pula pertimbangan lain. Seorang ketua umum atau figur utama partai yang menjadi Wakil Presiden mungkin harus mengurangi aktivitas politik praktis dan menyerahkan sebagian pengelolaan organisasi kepada kader lain.
Partai bisa mendapatkan representasi di Istana, tetapi pada saat yang sama kehilangan figur sentral dalam konsolidasi internal.
Karena itu, sikap tidak mengajukan kader tidak selalu berarti partai tidak menginginkan kekuasaan. Bisa jadi, mereka sedang menghitung bahwa mempertahankan fleksibilitas politik dan akses terhadap Presiden memiliki nilai yang tidak kalah penting dibandingkan memperoleh satu jabatan.
Namun, tentu saja, kalkulasi semacam ini merupakan interpretasi politik yang masih harus diuji melalui perkembangan berikutnya.
Mengapa nama Sugiono mulai menarik perhatian?
Di tengah dinamika tersebut, munculnya nama Sugiono menambah dimensi baru dalam pembicaraan politik.
Pada 12 November 2026, Media Kaltim menerbitkan laporan berdasarkan sumber anonim dari lingkungan politik Gerindra. Laporan itu menyebut Sugiono dan Sudaryono sebagai dua figur yang mulai dibicarakan dalam penjajakan internal. Bahkan, sumber tersebut dikaitkan dengan lingkungan kepercayaan Sufmi Dasco Ahmad.
Beberapa hari berikutnya, nama Sugiono semakin sering muncul bersama Dasco dan Ahmad Muzani. Pada 17 November, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan juga menyebut ketiga nama tersebut sebagai figur yang dekat dengan Prabowo dan memahami pemikiran politiknya.
Dasco sendiri secara terbuka mengakui bahwa Sugiono dan Muzani termasuk kader terbaik Gerindra ketika ditanya mengenai bursa Wakil Presiden.
Tentu saja, munculnya nama dalam pemberitaan tidak berarti seseorang telah ditetapkan sebagai pilihan Presiden. Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai dua nama yang akan diajukan kepada MPR.
Namun, profil Sugiono membuat kemunculannya layak dianalisis.
Ia bukan sekadar kader Gerindra. Ia pernah mendampingi Prabowo sebagai sekretaris pribadi, pernah menjadi anggota DPR, pernah menjabat Menteri Luar Negeri, dan kini menjadi Sekretaris Jenderal Gerindra sekaligus Menko PMK.
Kombinasi pengalaman tersebut memberikan Sugiono modal yang berbeda. Ia memiliki pengalaman organisasi partai, pengalaman diplomasi, dan pengalaman dalam struktur eksekutif pemerintahan.
Jika namanya benar-benar sedang dipertimbangkan secara serius, terdapat kemungkinan bahwa pertimbangan Presiden tidak semata-mata mengenai representasi partai, tetapi juga hubungan kerja, kepercayaan, dan kesinambungan pemerintahan.
Mencari pendamping atau menjaga kesinambungan kekuasaan?
Inilah pertanyaan yang sesungguhnya lebih besar daripada sekadar siapa yang akan menggantikan Gibran.
Apakah Presiden Prabowo membutuhkan seorang Wakil Presiden untuk membagi kekuasaan dengan kekuatan politik lain, atau membutuhkan seseorang yang dapat menjadi mitra terpercaya dalam menjaga kesinambungan pemerintahannya?
Kedua pendekatan tersebut memiliki konsekuensi berbeda. Jika Presiden memilih figur yang merepresentasikan partai lain, terdapat peluang memperkuat hubungan antarkekuatan politik dalam koalisi. Wakil Presiden dapat berperan sebagai jembatan komunikasi dengan kelompok politik yang lebih luas.
Namun, pilihan tersebut juga mengharuskan adanya proses penyesuaian kepentingan dan pembagian peran antara Presiden dan Wakil Presiden. Sebaliknya, jika Presiden memilih figur dari lingkungan internal Gerindra yang telah memiliki hubungan kerja panjang dengannya, koordinasi pemerintahan mungkin dapat dibangun di atas pengalaman dan pemahaman yang sudah terbentuk.
Akan tetapi, pilihan tersebut juga memiliki konsekuensi terhadap keseimbangan politik. Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari partai yang sama berpotensi memperkuat konsolidasi kekuasaan di sekitar Gerindra. Sementara itu, partai-partai koalisi lainnya perlu menemukan kembali ruang pengaruhnya dalam pemerintahan.
Dengan demikian, pilihan Presiden bukan hanya persoalan menentukan siapa yang akan duduk di kursi Wakil Presiden, melainkan juga menentukan bagaimana keseimbangan kekuasaan di dalam koalisi akan terbentuk hingga akhir masa pemerintahan.
Dalam konteks ini, Sugiono menjadi salah satu nama yang menarik untuk diamati. Namun, kita juga harus menghindari kesimpulan terlalu dini bahwa kemunculannya merupakan bagian dari desain suksesi politik Prabowo. Belum ada bukti yang cukup untuk menyatakan hal tersebut.
Ada harga yang harus diperhitungkan dari setiap pilihan
Setiap keputusan politik memiliki manfaat sekaligus konsekuensi.
Jika Presiden memilih figur yang berasal dari partai lain, ia berpotensi memperluas dukungan politik dan memperkuat representasi koalisi. Namun, hubungan kerja dan pembagian kewenangan perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan kompetisi kepentingan.
Jika Presiden memilih kader internal Gerindra, kesinambungan koordinasi dan konsolidasi organisasi mungkin lebih mudah dibangun. Namun, Presiden juga perlu memastikan bahwa keputusan tersebut tidak menciptakan persepsi bahwa pemerintahan semakin terkonsentrasi pada satu kekuatan politik.
Ada pula pilihan figur nonpartai atau teknokrat. Pendekatan ini dapat memberikan dimensi profesional dan memperluas perspektif pemerintahan, meskipun tetap membutuhkan kemampuan membangun komunikasi dengan kekuatan politik di parlemen.
Karena itu, ukuran keberhasilan seorang Wakil Presiden tidak seharusnya hanya ditentukan oleh kedekatan dengan Presiden, popularitas, atau asal partainya.
Yang lebih penting adalah kemampuannya membantu pemerintahan bekerja, mengoordinasikan kebijakan, memahami persoalan masyarakat, dan memastikan bahwa agenda pembangunan menghasilkan manfaat nyata.
Rakyat tidak boleh menjadi penonton dari kalkulasi elite
Di tengah berbagai pembicaraan mengenai nama dan konfigurasi kekuasaan, ada satu hal yang sering kali kurang mendapat perhatian: kepentingan rakyat.
Bagi masyarakat, persoalan utama bukan siapa yang menjadi Wakil Presiden, melainkan apakah pemerintahan mampu memberikan kepastian ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga daya beli, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memperbaiki pelayanan publik.
Pergantian Wakil Presiden seharusnya tidak mengganggu kesinambungan program pembangunan. Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Ketidakpastian geopolitik, perubahan ekonomi global, persaingan investasi, transformasi teknologi, dan persoalan ketimpangan membutuhkan kepemimpinan yang mampu bekerja secara efektif.
Karena itu, Presiden perlu memastikan bahwa figur yang dipilih tidak hanya memiliki kesamaan orientasi politik, tetapi juga kemampuan mengubah kepercayaan politik menjadi hasil pemerintahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Kedekatan dengan Presiden merupakan modal penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran. Representasi politik juga penting, tetapi tidak boleh mengalahkan kebutuhan akan kapasitas dan integritas.
Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan pemerintahan yang mampu bekerja, bukan sekadar pemerintahan yang berhasil mengonsolidasikan kekuasaan.
Ujian bagi kepemimpinan Prabowo
Pengisian jabatan Wakil Presiden kali ini merupakan salah satu keputusan politik penting bagi Prabowo dalam menjalankan sisa masa pemerintahannya.
Keputusan tersebut akan memberikan pesan mengenai bagaimana Presiden memandang hubungan antara kekuasaan, kepercayaan, koalisi, dan kepentingan nasional.
Apakah ia akan mengutamakan keseimbangan representasi politik? Apakah ia akan memilih figur yang memiliki hubungan kerja panjang dengannya? Ataukah ia akan mempertimbangkan kombinasi keduanya?
Tidak ada satu pendekatan yang otomatis menjamin keberhasilan. Setiap pilihan memiliki manfaat dan risiko yang harus dikelola.
Namun, ada satu prinsip yang seharusnya menjadi dasar dari seluruh pertimbangan tersebut: jabatan Wakil Presiden merupakan amanah konstitusional, bukan sekadar instrumen pembagian kekuasaan politik.
Prabowo memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa keputusan mengenai jabatan tertinggi kedua dalam pemerintahan dapat ditempatkan dalam kerangka kepentingan negara yang lebih luas.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan hanya mencatat siapa yang dipilih menjadi Wakil Presiden pengganti Gibran. Sejarah juga akan mencatat apakah pilihan tersebut memperkuat kualitas pemerintahan, menjaga keseimbangan demokrasi, dan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.
Sebab, dalam politik, mempertahankan kekuasaan mungkin merupakan salah satu pertimbangan seorang pemimpin. Namun, memastikan kekuasaan itu bekerja untuk kepentingan rakyat adalah ukuran yang jauh lebih penting.
Kursi Wakil Presiden mungkin sedang kosong. Tetapi yang sesungguhnya sedang diuji bukan sekadar siapa yang akan mengisinya, melainkan arah kepemimpinan dan masa depan tata kelola kekuasaan Indonesia.**

