Posbekasi

Standar Ganda Tetangga: Koruptor Ditinggikan, Indonesia Disalahkan

Ilustrasi standar ganda negara tetangga terhadap isu lingkungan dan kasus koruptor Indonesia - Artikel H. Syahrir
Ilustrasi standar ganda negara tetangga terhadap isu lingkungan dan kasus koruptor Indonesia – Artikel H. Syahrir.

posbekasi.com, Bandung – Oleh: H. Syahrir, SE, M.I.Pol. (Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat)

Panggung politik dan diplomasi regional di kawasan Asia Tenggara belakangan ini kembali menyuguhkan paradoks yang menggelitik akal sehat. Sebagai negara serumpun yang terikat dalam semangat solidaritas ASEAN, hubungan antara Indonesia dan Malaysia semestinya dibangun di atas fondasi saling menghormati, transparansi, dan keadilan yang setara.

Namun, dinamika yang mencuat ke permukaan justru memperlihatkan ketimpangan standar dalam memandang persoalan hukum dan tanggung jawab lintas batas.

Advertisements

Di satu sisi, Malaysia kerap menyuarakan narasi keras—bahkan disertai ancaman gugatan hukum internasional serta tuntutan kompensasi atas kerugian ekonomi—setiap kali isu kabut asap lintas batas mencuat.

Indonesia seolah ditempatkan di kursi pesakitan tunggal sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas dampak ekologis di kawasan. Padahal, jika ditelisik secara objektif di lapangan, persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak berdiri di ruang hampa.

Fakta menunjukkan bahwa keterlibatan entitas korporasi lintas negara—termasuk perusahaan perkebunan asal negeri jiran sendiri—dalam praktik pembukaan lahan turut menjadi bagian dari mata rantai pemicu kebakaran.

Menutup mata terhadap keterlibatan korporasi sendiri sembari menuntut ganti rugi kepada negara tetangga adalah bentuk penyederhanaan masalah yang tidak adil.

Ironi Penegakan Hukum dan Kompromi Kerah Putih

Ironi ini terasa semakin tajam ketika kita menengok potret penegakan hukum di dalam negeri Malaysia sendiri. Publik kawasan disuguhkan pemandangan yang kontras: kasus megakorupsi yang merugikan dana publik hingga bertriliun-triliun rupiah justru dapat berujung pada kompromi yang mencederai rasa keadilan.

Melalui skema penggalangan dana (crowdfunding) untuk melunasi denda, pelaku kejahatan kerah putih tersebut mendapatkan keringanan berupa pemindahan status penahanan menjadi tahanan rumah di hunian mewah.

Ketika kejahatan luar biasa terhadap keuangan negara diperlakukan dengan penuh keistimewaan, tuntutan moral mereka terhadap isu lingkungan di negara lain kehilangan bobot legitimasinya.

Belum selesai persoalan tersebut, beban diplomasi kawasan semakin diperberat oleh isu perlindungan terhadap para buronan kasus rasuah besar asal Indonesia.

Alih-alih menunjukkan komitmen penuh dalam kerja sama ekstradisi dan pemberantasan kejahatan transnasional, keberadaan buronan yang telah merugikan keuangan negara Indonesia dalam jumlah fantastis di wilayah tetangga justru terkesan dibiarkan tanpa kejelasan sikap.

Di titik inilah terlihat jelas wajah standar ganda: sangat vokal menuntut kompensasi saat merasa dirugikan oleh asap, namun pasif dan permisif ketika negara tetangga dirugikan oleh pelarian aset dan pelaku korupsi.

Di tengah pusaran ketegangan geopolitik dan asimetri sikap ini, kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada ujian diplomasi yang menuntut ketegasan sikap.

Indonesia tidak boleh lagi membiarkan dirinya terus-menerus dijadikan kambing hitam atas narasi kerugian lingkungan hidup, sementara praktik impunitas terhadap kejahatan keuangan lintas negara dibiarkan berkeliaran tanpa pertanggungjawaban.

Sebagai wakil rakyat di daerah, saya memandang bahwa marwah bangsa dan kedaulatan hukum harus berdiri tegak di atas segalanya.

Diplomasi bertetangga yang baik bukanlah diplomasi yang tunduk pada tekanan sepihak, melainkan hubungan resiprokal yang menjunjung tinggi kejujuran. Jika berbicara mengenai kerugian lintas batas, maka kerugian akibat kejahatan korupsi dan pencucian uang yang melintasi batas negara memiliki daya rusak yang tidak kalah dahsyat dibandingkan kabut asap.

Pada akhirnya, penegakan hukum dan etika hubungan internasional harus berdiri di atas asas keadilan yang setara (equality before the law), bukan atas dasar standar ganda politik kompensasi yang selektif. Sudah saatnya Indonesia berbicara lantang dan setara: selesaikan tanggung jawab korporasi dan kembalikan para buronan koruptor, sebelum menunjuk jari menyalahkan tetangga sendiri.**

BEKASI TOP