Bekasi Online

KPU Kota Bekasi Sebut Peluang Penyalahgunaan e-KTP Kecil

Ilustrasi

BEKASI, POSBEKASI.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi menilai, peluang penyalahgunaan e-KTP rusak dalam gelaran Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 sangat kecil. Hal tersebut terkait ramainya isu penyelewengan e-KTP rusak yang berada di Gudang Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri untuk menambah suara.

“Peluangnya secara teknis kecil sekali,” kata Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Perencanaan dan Data Syafrudin saat ditemui di kantornya Jalan Ir.H Juanda, kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur.

Syafrudin mengamini pemilih dapat mencoblos meski hanya bermodalkan e-KTP. Namun, itu hanya diberi waktu satu jam terakhir. Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta membawa formulir C6-KWK yang didahulukan.

KLIK : Ruddy Tanyakan Surat Rekom Sekda “Raib” Tak Netral Ke KASN, Hasilnya?

Selain itu, Petugas TPS pun melakukan pengecekkan secara jeli. Misalnya pada aspek kesesuaian wajah dan jenis kelamin. Selain itu, akan dicek pula alamatnya.

Menurutnya, petugas TPS tentu mengenali pemilih yang juga merupakan tetangganya. Karenanya, petugas TPS tidak akan sembrono bilamana ada orang asing yang ingin datang mencoblos.”Petugas TPS juga rata-rata kenal. Relatif kenal,” katanya.

Lanjutnya, kasus e-KTP yang tercecer lebih berdampak terhadap kepercayaan publik. Syafrudin tidak menyanggah bahwa banyak pihak yang curiga e-KTP rusak dapat disalahgunakan untuk menambah suara dalam pilkada maupun pemilu

Kecurigaan itulah yang lebih penting untuk ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat terus-menerus berasumsi liar hingga menyebabkan kepercayaan terhadap pemilu menjadi menurun.

KLIK : Spanduk Khilafah, Heri Koswara: “Itu Fitnah, Black Campaign”

KPU, kata Syafrudin, berharap Kemendagri menelusuri motif tercecernya e-KTP di Semplak, Bogor. Kemudian, menjelaskan kepada publik secara rinci. “Kronologi bagaimana, secara teknis bagaimana. Kok bisa terjadi hal itu. Kok bisa sampai demikian,” kata dia.

Syafrufdin juga mendorong Kemendagri untuk merapikan standar operasional prosedur (SOP) soal pengamanan e-KTP yang rusak, invalid, atau yang sudah tidak digunakan.

Ia mengatakan, usul tersebut ia lontarkan lantaran menganggap meminimalisasi kecurigaan publik merupakan tugas bersama meminimalisir kecurigaan publik.”Padahal mungkin saja ini hanya teknis. Kan ada juga yang berpikir bahwa ini skenario besar buat pemilu dan pilkada. dan lain-lain,” tandasnya.[REL/MIN]

BEKASI TOP