Bekasi Online

PUI dam FPI Nilai Pemkab Bekasi Tak Bernyali Tertibkan Tempat Maksiat

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.[IST]
posBEKASI.com, CIKARANG – Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pariwisata.

Dalam Perda itu mengatur mengenai pelarangan berdirinya tempat maksiat di Kabupaten Bekasi, namun setelah disahkan Perda itu tidak berjalan.

Ormas Islam diantaranya Persatuan Umat Islam dan FPI mendesak agar segera dilakukan penertiban terkait tempat maksiat yang ada di Kabupaten Bekasi.

Menurut Sekretaris Persatuan Umat Islam (PUI) Kabupaten Bekasi, Fery Muzakih “Pemkab (Pemerintah Kabupaten) tidak bernyali dalam menertibkan tempat hiburan malam tersebut.”

BACA: Tak Sesuai Perda, FMBR Minta Polisi Tertibkan Warung Remang dan Tenda Biru

Ia menilai Bupati Bekasi kalah dengan Gubernur DKI yang sudah menutup tempat hiburan malam berbau maksiat di wilayahnya.

“Jika tempat hiburan malam tidak ditutup maka pihaknya akan bergerak menyikap hal tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, dalam kesempatan lain Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin kerap menyebut Pemerintah Daerah tengah berkoordinasi dengan Musyawarah Pimpinan Daerah dalam melakukan penertiban tempat hiburan malam yang dilarang dalam Perda.

Selain itu, tidak adanya sanksi dalam Perda menyulitkan Pemkab Bekasi untuk mengeksekusinya.[dakta]

BEKASI TOP