“Saya ucapkan selamat, saya juga sebagai kader (PDIP) bangga tentunya karena hari ini Ibu Hj Megawati Soekanorputri mendapatkan gelar doktor honoris causa,” kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari.
Ia menuturkan dalam penganugerahan gelar doktor honoris causa tersebut tergambar bagaimana jalan panjang Ketua Umum DPP PDIP tersebut mulai dari pengalaman langsung ketika memimpin negara dan perpolitikan saat ini. Selain itu,
“Sekali lagi sebagai kader, saya bangga karena ibu ketua umum kami dengan segala perjuangan dan sampai sekarang terus berjuang untuk kemajuan bangsa ini,” kata dia.
Politisi perempuan dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat mengaku kagum dan terinspirasi gaya kepemimpinan Megawati Soekarnoputri baik sebagai ketua umum partai politik maupun sebagai kepala negara.
“Selain menjadi presiden dan wakil perempuan serta ketua partai perempuan di Indonesia, saya bangga dipercaya ibu memegang amanah sebagai Ketua DPRD Jawa Barat wanita pertama,” katanya.
Hal tersebut, menurut Ineu, amanah dan pekerjaan rumah bagi dirinya untuk bisa direalisisakan untuk pembangunan dan kemajuan bangsa.
“Itu kan salah satu yang luar biasa bagi kami, dengan cara apapun yang pasti harus menyelamat harkat, martabat dan mensejahterakan rakyatnya,” katanya.
Rektor IPDN, Ermaya Suradinata mengatakan, penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa ini merupakan yang perdana sejak didirikan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1956 dengan nama Akademi Pemerintahan Dalam Negeri.
“Bagi IPDN ini adalah pemberian (gelar) Doktor Honoris Causa yang pertama kali sejak didirikan Presiden RI Pertama Ir Soekarno, 62 tahun silam, di Malang,” kata Ermaya.
Ermaya menjelaskan, pemberian gelar Doktor Honoris Causa itu atas pertimbangan gagasan, prestasi, semangat, dan jasanya saat Megawati menjabat sebagai Presiden RI pada 2001-2004.
“Terutama berkaitan dengan kebijakan strategis politik pemerintahannya,” kata dia.
Diantaranya, Megawati dinilai berjasa mendorong penataan tata kelola pemerintahan berbasis good governance dengan didukung Amanden Undang-Undang Dasar 1945. Dia dinilai sebagai peletak gagasan perlunya koridor desentralisasi dalam bentuk grand-design otonomi daerah, sekaligus memberikan justifikasi penguatan otonomi daerah sebagai pilihan politik pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penguatan NKRI.
Megawati dinilai konsisten menyelesaikan masalah desentralisasi dengan berlakunya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dia juga dinilai konsisten menyelesaikan masalah yang dihadapi Indonesia pascareformasi tahun 1998 salah satunya penyelesaian krisis ekonomi dengan penuntasan utang Indonesia pada IMF. “Beliau yang menyelesaikannya,” kata Ermaya.
Megawati juga dinilai berhasil mengatasi ancaman desintegrasi pasca reformasi saat itu yang diantaranya terjadi di Papua, Aceh, dan Ambon. Dia juga dinilai berjasa memberikan penguatan tentang otonomi khusus Papua dan Aceh. Bagi IPDN, Megawati juga dinilai berjasa dalam mengintegrasikan seluruh pendidikan pamong praja hingga bentuknya yang sekarang.
“Tim promotor menyadari betul betapa peran dan manfaat kebijakan strategis politik pemerintahan yang dilakukan selama 2001-2004 hingga saat ini, konsisten,” kata Ermaya.
Ermaya mengatakan, pemberian gelar Doktor Honoris Causa pada Megawati tersebut telah melalui sejumlah pertimbangan dan penilaian komisi komponen ahli diantaranya Abdul Malik Fajar, AM Hendropriyono, Rokhimin Damhuri, Bungaran Saragih, Dai Bahctiar, Bambang Kesowo, serta Muladi; serta tim anggota Senat Guru Besar IPDN diantaranya Ketua BPK dan Wakil Ketua BPK.
Megawati telah mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari berbagai perguruan tinggi. Penghargaan akademik gelar doktor honoris causa dari IPDN ini diberikan bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional.
“Terimakasih pada IPDN yang telah memberikan gelar Doktor Iilmu Politik dalam Bidang Pemerintahan. Tadi Pak Ermaya memaparkan bahwa saya (mendapat) begitu banyak (gelar) Doktor Honoris Causa, sebegitu banyak. Saya berpikir, makin banyak topi ini (toga), saya rasa makin berat,” kata Megawati.
Sebelumnya, Megawati juga sudah menerima 6 gelar Doktor Honoris Causa, yakni dari Universitas Waseda, Tokyo, Jepang (2001); Moscow State Institute of International Relation, Rusia (2003); Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korsel (2015); Universitas Padjadjaran (2016); Universitas Negeri Padang (2017); dan Mokpo National University, Mokpo, Korsel (2017).[REL]