Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan pihaknya ikut hadir dalam rapat koordinasi KPK bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan 10 Sekretaris Daerah (Sekda) provinsi dan kota yang memiliki anggaran pengadaan barang dan jasa terbesar.
Dalam rapat tersebut, kata dia, muncul rekomendasi perlukan adanya perbaikan kelembagaan serta sistem pengadaan barang dan jasa. “Ada wacana menjadikan Biro Pengadaan, penggabungan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULP) dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE),” ujarnya di Bandung, Selasa 6 Maret 2018.
Dia menjelaskan selama ini LPSE dan ULP terpisah. Adapun ULP menjadi lembaga ad hoc sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 yang mengamanatkannya berada dalam Setda.
Iwa mengaku akan berupaya tidak terjadi stagnasi saat dilakukan perubahan struktur organisasi. Sebab, Jabar punya target penyerapan anggaran di 2018 sebesar 96 persen atau lebih tinggi dari pencapaian 2017 yang berada pada angka 95,78 persen.
“Meski memasuki tahun Pilkada, namun kami tetap optimis penyerapan Jabar menjadi yang terdepan. Karena itu saya sampaikan kepada ASN untuk tetap meningkatkan pelayanan demi mendorong pertumbuhan ekonomi demi tercapai kesejahteraan masyarakat,” bebernya.[REL/POB]