Bekasi Online

KPK Sarankan Pemko Bekasi Pasang CCTV Semua Ruang Pelayanan dan Pembahasan Anggaran

Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Kedeputian Bidang Pencegahan KPK terkait aksi program pemberantasan korupsi yang terintegrasi pada Pemko Bekasi tahun 2017 bersama KPK, Jumat 27 Januari 2017.[BEN]
Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Kedeputian Bidang Pencegahan KPK terkait aksi program pemberantasan korupsi yang terintegrasi pada Pemko Bekasi tahun 2017 bersama KPK, Jumat 27 Januari 2017.[BEN]
POSBEKASI.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampaikan potensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada layanan masyarakat yang dilakukan Pemko Bekasi.

Hal itu disampaikan Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Kedeputian Bidang Pencegahan KPK-RI Asep Rahmat Swanda pada seluruh Organisasi perangkat daerah Pemko Bekasi yang dihadiri Walikota Bekasi Rahmat Effendi.

“Khusus Kota Bekasi, kami punya ekspektasi lebih. Kota Bekasi dan beberapa daerah yang relatif lebih maju dari daerah lain di Jawa Barat ingin kami jadikan sebagai ‘Champion’, bukan hanya untuk memperbaiki diri sendiri, tapi juga membantu daerah lain yang membutuhkan,” kata Asep di ruang Rapat VIP Walikota Bekasi menggelar Forum Grup Disscusion (FGD) terkait rencana aksi program pemberantasan korupsi yang terintegrasi pada Pemko Bekasi tahun 2017 bersama KPK, Jumat 27 Januari 2017.

KPK mengingatkan jajaran Pemkot Bekasi untuk menghindari sejumlah kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berpotensi KKN. Salah satunya adalah larangan bagi aparatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) untuk menarik uang dari masyarakat pemohon.

Termasuk kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa, proses inventarisasi aset daerah yang harus tertib administrasi, hingga pola rekrutmen aparatur yang susai dengan mekanisme.

“BPPT tidak boleh menerima uang, yang menerima uang adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), sehingga perlu ada loket khusus Dispenda yang dilibatkan di kantor BPPT sehingga jelas alurnya,” terangnya.

Untuk menangkap dan mengawasi pelayanan yang korup, KPK mengharuskan seluruh ruang rapat anggaran di lingkup Pemkot Bekasi terpasang kamera CCTV untuk keperluan transparansi kegiatan. “Penyediaan CCTV di ruang rapat anggaran itu penting untuk pemantauan, alurnya untuk transparansi dan mengantisipasi potensi KKN di sejumlah OPD agar bisa diantisipasi sejak dini,” katanya.

Sementara, Rahmat Effendi menyatakan, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkup Pemerintah Kota Bekasi perlu dilakukan aksi pencegahan dan penindakan korupsi secara terintegrasi berupa penetapan rencana aksi dan satuan tugas.

“Hari ini sangat luar biasa karena kita kedatangan tamu dari KPK-RI berkenaan dengan sosialisasi program rencana aksi pencegahan terhadap pemberantasan korupsi,” ucapnya.

Gagasan itu harus menjadi komitmen bersama jajaran Pemkot Bekasi dalam rangka penyelengaraan pemerintahan yang bersih dan transparan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemkot Bekasi.

“Pemko Bekasi punya komitmen dengan harapan mampu melakukan pencegahan yang sedang digalakkan oleh KPK,” terangnya.[BEN]

BEKASI TOP