Bekasi Online

Walikota Bekasi Perintahkan Kepala Dinsos Rangkul PKH

Walikota Bekasi Rahmat Effendi dan Koordinator PKH Kota Bekasi, Usep Satriana di Pendopo Walikota Bekasi, Rabu 9 Nopember 2016.[BEN]
Walikota Bekasi Rahmat Effendi dan Koordinator PKH Kota Bekasi, Usep Satriana di Pendopo Walikota Bekasi, Rabu 9 Nopember 2016.[BEN]
POSBEKASI.COM – Program Keluarga Harapan (PKH) yang melalui program Kementrian Sosial yang berjalan di Kota Bekasi beraudiensi dengan Walikota Bekasi Rahmat Effendi di Pendopo Walikota Bekasi, Rabu 9 Nopember 2016.

Walikota didampingin Kepala Dinas Sosial, H. Junaedi, Asisten Daerah II, Kariman mengikuti penjelasan audiensi teekait PKH.

Laporan Koordinator PKH Kota Bekasi, Usep Satriana melalui perkembangan berjalannya program keluarga harapan sudah lancar, dan berhasil di nasional melalui data dari Badan Peneliti Statistik yang valid dan terbukti, dijelaskan juga pada tahun 2012 – 2014 peserta PKH mencapai 10.074

Keluarga, masuk di Tahun 2015 hingga saat ini tercatat sebanyak 20.093 peserta PKH. Koordinator PKH juga memberi tau mengenai kelemahan dalam melaksanakam program kerjanya, yakni mengenai dukungan dana sharing yang belum terelasiasi sampai saat ini, pengambangan program kurang sinegritas beberapa SKPD belum berjalan sehingga.

Selain itu, jumlah operator PKH ada 90 orang, dan pendaping operator 6 orang ditambah 1 Koordinator Wilayah di Kota Bekasi belum memiliki fasilitas seperti kendaraan roda dua yang telah dijanjikan pada bulan Februari sampai saat ini belum terealisasi bahkan obrolan tidak ada, begitupun mengenai dana insentif yang diterima dari Kementerian Sosial yang tiap bulannya mendapatkan Rp2,3 juta berbeda dengan UMK yanga da di Kota Bekasi yakni Rp3,6 Juta.

Walikota menjawab keluhan tersebut selama ini diperhatikan PKH berjalan sendiri dengan sesuai program Kemensos saja, melupakan Dinas Sosial Kota Bekasi, seharusnya PKH tetap ada di bawah Dinas Sosial Kota Bekasi dan bersinegritas, mulai kedepan tetap PKH berjalan di bawah Dinas Sosial.

Walikota memberi tugas kepada Kepala Dinas Sosial yakni tugas pertama Kepala Dinas Sosial sukseskan program PKH, Rangkul juga para anggota PKH dan di realisasikan kendaraan roda dua yang telah lama disepakati.

Mengenai insentif yang didapati, Walikota bermuara kepada Upah Minimum Kerja di Kota Bekasi, kalau dari Kemensos memdapatkan Rp2,3 juta, dari Dinas Sosial tambahkan sesuai acuan UMK, berarti ditambahkan Rp1,7 juta perbulannya.[BEN]

BEKASI TOP