Bekasi Online

APBDP Kota Bekasi Bertambah Menjadi Rp5,1 T

Wakil Walikota Bekasi H Ahmad Syaikhu menandatangani  pengesahan APBDP Kota Bekasi bertambah menjadi Rp5,1 triliun pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, Senin 17 Oktober 2016.[ISH]
Wakil Walikota Bekasi H Ahmad Syaikhu menandatangani pengesahan APBDP Kota Bekasi bertambah menjadi Rp5,1 triliun pada Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, Senin 17 Oktober 2016.[ISH]
POSBEKASI.COM – Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD perubahan 2016 dan tiga Raperda lainnya, Senin 17 Oktober 2016.

APBD perubahan 2016 sebesar Rp5,1 triliun bertambah Rp347,79 miliar atau 7,43 % dari anggaran sebelumnya yakni sebesar Rp4,68 triliun.

Selain itu, tiga Raperda yang disahkan adalah Raperda Pajak Daerah, Raperda Perubahan Perda No 14 tahun 2012 tentang pajak reklame yang dibahas Badan Legislasi dan Raperda Usaha Mikro.

Ketua DPRD Kota Bekasi H Tumai didampingi para Wakil Ketua DPRD bersama Wakil Walikota Bekasi H Ahmad Syaikhu dan Sekda Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji menandatangani keputusan bersama tersebut.

Walikota Bekasi Dr H Rahmat Effendi sempat mengikuti rapat paripurna DPRD kali ini, namun karena ada kegiatan lain meninggalkan DPRD dan diwakilkan pada Syaikhu untuk melanjutkan mengikuti rapat dengan menerima mandate untuk melanjutkan rapat paripurna bersama jajaran kepala SKPD.

Wakil Walikota Bekasi H Ahmad Syaikhu mengatakan, legislatif dan eksekutif Kota Bekasi menyetujui perubahan APBD 2016 merupakan sinergi dalam membangun Kota Patriot.

“Dari sisi pendapatan dapat digambarkan pendapatan ditargetkan sebesar Rp4.25 triliun naik sebesar Rp82,71 miliar dari target awal Rp4,17 triliun. Aanggaran belanja pada Perubahan APBD 2016 sebesar Rp5,1 triliun bertambah Rp347,79 miliar atau 7.43 % dari anggaran sebelumnya sebesar Rp4,68 triliun,” kata Syaikhu.

Terkait telah disetujui berasama Perda Perubahan APBD 2016, Wakil Walikota Bekasi H Ahmad Syaikhu meminta jajarannya saling berkoordinasi untuk mempersiapkan pelaksanaan APBD hasil penyesuaian.

“SKPD melakukan koordinasi terkait pelaksanaan APBD perubahan 2016. Usai hasil evaluasi Gubernur turun, jajaran SKPD langsung running menjalankannya. Kita maksimalkan waktu yang ada terhitung kurang dari 3 bulan,” kata Wawali Syaikhu.

Selain itu ia juga berharap setiap pelaksanaan program yang telah direncanakan dapat tepat sasaran menyasar masyarakat Kota Bekasi. Dan monitoring kegiatan terus dilakukan untuk meminimalisir kebocoran dalam pelaksanaan APBD.

“Pengawasan dilakukan sejak awal saat perencanaan dan kaitan pelaksanaan kita monitoring melalui inspektorat dan pengaduan masyarakat terkait indikasinadanya penyimpangan,” ungkap Wawali Ahmad Syaikhu.

Dalam paripurna kali ini, selain pengesahan raperda Perubahan APBD 2016, disetujui tiga raperda lainnya yakni Raperda Pajak Daerah, Raperda Perubahan Perda No 14 tahun 2012 tentang pajak reklame yang dibahas Badan Legislasi. Dan satu raperda usaha mikro di Kota Bekasi yang dibahas tim pansus 11 DPRD.

“Evaluasi dari sektor pajak dilihat dari kemajuan fisik Kota Bekasi yang sangat pesat disamping belum optimalnya subjek pajak bagi penerimaan pajak Kota Bekasi. Sektor pajak untuk memenuhi kegiatan pembangunan,” ucap perwakilan tim Baleg DPRD Nuryadi Darmawan yang juga Ketua Komisi D.

Diketahui, pembahasan dua Raperda oleh DPRD Kota Bekasi menindaklanjuti UU No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dan beberapa peraturan pemerintah lainnya.[ISH]

BEKASI TOP