![TransJakarta.[DOK]](https://posbekasi.com/wp-content/uploads/2016/04/transjakarta-2.jpg)
“Dalam surat bernomor AJ.205/4/16/DJPD/2016 ditujukan kepada Direktur Utama Perum Pengangkut Penumpang Djakarta (PPD) pada prinsipnya dapat disetujui 21 jaringan trayek baru,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah di Bekasi, Senin (25/4/2016).
Ke- 21 jaringan trayek tersebut di antaranya menyasar kawasan Kota Bekasi sebanyak tiga trayek, Kabupaten Bekasi sebanyak satu trayek, Depok sebanyak empat trayek, Tangerang sebanyak tujuh trayek, Bogor sebanyak tiga trayek, Jakarta sebanyak tiga trayek.
Perluasan trayek Transjakarta di kawasan Jabodetabek itu akan dilakukan secara bertahap, di mana Kota Bekasi menjadi kawasan perdana uji coba proyek tersebut pada Senin (25/4/2016).
“Selanjutnya kami akan menyasar Tangerang dan Bogor dalam waktu dekat. Prosesnya saat ini masih meminta persetujuan dari pemerintah daerah terkait,” katanya.
Andri mengatakan kebutuhan armada transportasi massal untuk memenuhi kebutuhan 21 trayek baru itu tercatat sebanyak 516 bus untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
Dia menambahkan jumlah bus yang disediakan tersebut masih bersifat kondisional. Seluruh kebutuhan bus tersebut dipersiapkan oleh Kementerian Perhubungan yang dihibahkan kepada Perum PPD.
“Ratusan bus Transjakarta itu merupakan pengadaan pada 2015. Sampai akhir tahun 2016, Kami mengajukan kebutuhan tambahan sampai 2.000 bus untuk proyek tersebut,” katanya.
Dikatakan Andri, semua trayek transportasi tersebut dikendalikan oleh PT Transjakarta melalui bantuan subsidi dari pemerintah pusat untuk keperluan operasionalnya.
“Proyek ini merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan transportasi masyarakatnya. Untuk menangani kemacetan lalu lintas harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilirnya. Gubernur DKI tidak pernah lihat warga mana, semua harus dilayani transportasi dengan aman, nyaman dan tepat waktu,” katanya.
Andri mengakui, proyek uji coba perluasan trayek Transjakarta itu sempat molor dari agenda awal yang dimulai pada Januari 2016.
“Kami terkendala pertimbangan administrasi, seperti pengadaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pengadaan plat kuning kendaraan, uji KIR dan lainnya. Jadi baru bisa kami realisasikan proyeknya pada Senin (25/4/2016) di Kota Bekasi sebagai kawasan perdananya,” katanya.[ANT/IDH]